Pilih Pemimpin yang Visioner

jakarta, kompas - Pekan ini, enam pasangan calon resmi mendaftar dalam bursa Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017. Agar tak terkecoh janji manis, warga Jakarta diminta memperhatikan dan menganalisis tawaran program pembangunan setiap calon. Calon yang paling visioner adalah pilihan tepat.

”Visioner tak sekadar bisa merancang pembangunan jangka pendek dan panjang. Jakarta ini kota yang butuh direkonstruksi,” kata Andy Siswanto, arsitek asal Semarang yang menggeluti desain kota.

Andy ditemui saat berada di Jakarta untuk menghadiri acara Conference on Urban Revolutions in the Age of Global Urbanism di Universitas Tarumanagara, 16-20 Maret 2012.

”Kota memang harus mixed, dari banyak orang dengan latar belakang ekonomi, ras, suku, dan agama berbeda. Hak rakyat untuk tinggal di kota harus dihargai dan dipenuhi. Kota sebagai label market atau sederhananya sebagai bursa kerja, menciptakan kesejahteraan, dan tempat uang berkumpul serta berkembang,” kata Andy menambahkan.

Menurut dia, sejak awal dibentuk, khususnya setelah kemerdekaan Indonesia, arah pembangunan Jakarta justru salah kaprah. Perencanaan terlambat.

”Untuk itu, perlu dilakukan perbaikan mendasar, seperti tata guna lahan dan penyebaran kawasan industri. Semua itu butuh proses dan konsisten menjalankannya,” paparnya.

Andy menegaskan, meski kondisi permukiman Jakarta menyebar tak terarah dan kawasan industri terpusat di titik-titik tertentu, tetap bisa ditata ulang.

Pertama, lanjutnya, hilangkan anggapan bahwa industri identik dengan limbah berbahaya sehingga harus sejauh mungkin dari permukiman. Industri juga tak terbatas pada usaha besar pembuatan produk tertentu, tetapi sekarang ada industri informasi teknologi dan industri lain yang bisa menggerakkan ekonomi. Dengan teknologi yang ada saat ini, bisa diciptakan lokasi industri, permukiman, fasilitas publik, dan kebutuhan warga lain dalam satu kawasan.

”Pemimpin Jakarta harus bisa menciptakan kawasan-kawasan yang mixed seperti itu di dalam kota Jakarta. Setiap kawasan nanti terhubung dengan infrastruktur jalan dan transportasi publik. Namun, kesehariannya, mobilitas tinggi terjadi di dalam lingkaran setiap kawasan, tidak seperti sekarang ketika jutaan orang dari pinggiran masuk ke Jakarta setiap hari,” ujarnya.

Identitas lokal

Ketua Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Tarumanagara Jo Santoso dalam bukunya, The Fifth Layer of Jakarta, menyebutkan pentingnya sebuah kota mempertahankan identitas lokal. Di Jakarta, terbukti keberadaan kampung atau permukiman tradisional bisa berfungsi sebagai tempat bekerja sekaligus bermukim yang harmonis.

”Kampung bisa menjadi model untuk mengembangkan permukiman yang bisa menyediakan kehidupan layak bagi penghuninya, khususnya warga yang kurang mampu,” kata Jo.

Keberadaan kampung dengan banyak penghuninya terbukti menyokong kehidupan urban. Penghuni kampung biasa menyewakan sebagian rumahnya sebagai kamar kos untuk menampung pendatang yang bekerja di industri atau perkantoran di kompleks gedung tinggi di sekitarnya. Kampung juga menyediakan makanan dan kebutuhan lain dengan harga terjangkau.

Andy menambahkan, keberadaan kampung tidak boleh digantikan. ”Ada banyak contoh kampung atau permukiman di kota-kota lain, bahkan di luar negeri, yang lebar jalannya hanya 1 meter. Namun, ketika ditata dan dilengkapi fasilitas memadai dengan menerapkan teknologi, kampung tidak harus diubah jadi bangunan vertikal,” ujarnya.

Pengamat kota Marco Kusumawijaya yang hadir sebagai pembicara dalam acara Public Event Conference on Urban Revolutions in the Age of Global Urbanism di Universitas Tarumanagara, Senin malam, menambahkan, sudah saatnya Jakarta dikelola oleh orang yang menghargai entitas kota, termasuk penghuni kampung.

Menurut Marco, diperlukan pemerintah yang paham dan melaksanakan reformasi birokrasi, yaitu birokrat yang bertanggung jawab kepada rakyat/warga atau komunitas warga, tidak sekadar menyenangkan atasannya. Mengajak warga dalam pembangunan tidak serta-merta menggalang partisipasi mereka, tetapi warga harus diorganisasi sehingga partisipasinya terarah.

Yang terpenting, Marco menekankan perlunya perencanaan matang untuk setiap program pembangunan dan kebijakan yang diambil. Menurut dia, cukup aneh ketika pemerintah menandatangani Protokol Copenhagen terkait antisipasi dampak perubahan iklim, tetapi justru giat menambah jalan tol dan jalan layang atau terowongan daripada mempercepat pembangunan transportasi massal. (NEL)