Kekejaman Militer Terungkap

Kompas.com - 21/03/2012, 04:13 WIB

BANGKOK, SELASA - Militer Myanmar dituduh masih mempraktikkan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia serius, terutama di sejumlah kawasan terpencil dan daerah konflik negeri itu. Tuduhan itu dilontarkan Wakil Direktur Human Rights Watch Asia, Elaine Pearson, Selasa (20/3), di Bangkok, Thailand.

Elaine memastikan pihaknya memiliki bukti yang dilakukan sejumlah personel militer di negeri itu sama sekali belum berubah walau Myanmar disebut-sebut tengah mereformasi dirinya beberapa waktu belakangan ini.

Menurut Elaine, seperti juga biasa dilakukan pihak militer saat Junta Militer berkuasa, tentara negeri itu menyerang rakyat sipil, menyerbu rumah-rumah tinggal, dan memerkosa sejumlah perempuan.

Pihak Human Rights Watch (HRW) mengklaim punya bukti kuat terjadi pelanggaran HAM berat. Di antaranya pembunuhan, penyerangan, penyiksaan, dan perkosaan yang menimpa warga sipil etnis minoritas Kachin, yang tinggal di daerah terpencil dekat perbatasan China.

”Jalan sepertinya masih sangat panjang, terutama bagi mereka yang tinggal di kawasan terpencil dan juga daerah konflik, untuk bisa merasakan keuntungan yang dijanjikan dari proses reformasi saat ini di Myanmar,” ujar Pearson.

Pearson mendesak komunitas internasional untuk tidak cepat berpuas diri dan tetap terus memantau berbagai praktik pelanggaran HAM serius. Menurut dia, hal itu masih terus ”mewabah” di sejumlah kawasan di negeri itu.

Pertempuran

Pada Juni tahun 2011, sebuah pertempuran besar antara tentara pemerintah dan pejuang pemberontak dari Tentara Pembebasan Kachin pecah, memaksa sedikitnya 75.000 warga sipil mengungsi.

Pertempuran diyakini terkait rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga air yang dimodali China. Pertempuran itu membuyarkan kesepakatan gencatan senjata antara Pemerintah Myanmar dan pihak Kachin, yang telah berusia 17 tahun.

Sejak itu berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM berat dilakukan kedua belah pihak, terutama militer Myanmar. Sementara itu, para pengungsi semakin menderita akibat kelaparan dan kekurangan obat-obatan lantaran militer Myanmar berupaya terus menghalang-halangi arus masuk bantuan internasional.

Dalam salah satu laporannya, ”Misteri Tak Terceritakan: Penyiksaan di Masa Perang dan Penggusuran Paksa Warga Etnis Kachin Burma”, HRW memaparkan sejumlah kesaksian para korban.

Sejumlah warga sipil menceritakan militer menyerang desa-desa mereka, menjarah, merampok, menyiksa, membunuh, dan memerkosa warga mereka.

Salah seorang saksi mata yang dipaksa bekerja menjadi tukang angkut militer bercerita ada dua perempuan etnis Kachin yang disekap dan diperkosa secara bergiliran oleh para perwira militer Myanmar. Perkosaan dilakukan secara terang-terangan.

Sementara itu, saksi mata lain mengaku militer mengintimidasi dan menyerang desa mereka dengan tembakan senjata dan mortir.

”Tentara-tentara itu bilang semua penduduk desa anggota tentara pemberontak Kachin (KIA). Dengan alasan itulah mereka menembaki kami,” ujar seorang perempuan berusia 40 tahun kepada HRW, yang berbasis di New York, Amerika Serikat.

Laporan itu juga memaparkan penyiksaan dan pelanggaran HAM yang dilakukan kelompok pemberontak Kachin (KIA), yang merekrut dan memaksa anak- anak menjadi tentara mereka dan juga bekerja menanam ranjau darat.

Wakil Direktur Asia HRW Phil Robertson mengkritik terlalu dini menyebut ada kemajuan signifikan di Myanmar, sementara negara itu baru saja mulai dari nol. (AFP/AP/DWA)

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Halaman:
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau