Sejarah Itu Kembali Berulang di Senyerang
Pertikaian mewarnai Desa Senyerang, Kecamatan Senyerang, Tanjung Jabung Barat, 20 tahun silam. Saling serang sejak itu seperti membudaya di kalangan masyarakat pesisir timur Jambi ini. Sebagaimana namanya yang memiliki arti ”serang”, akankah sejarah kelam itu terus berulang?
Tetua adat setempat, Asmawi, mengenang peristiwa saling serang warga jelang 1940. Cekcok berlatar perebutan lahan garapan sepanjang Sungai Pengabuan yang tumpang tindih itu melibatkan warga etnis melayu suku Pengiansony dari wilayah Kuantan, Riau, dan suku Banjar dari Kalimantan.
Pemerintah Belanda yang menguasai wilayah itu akhirnya menertibkan sistem pengelolaan lahan melalui pembangunan kanal. Kanal berfungsi sebagai batas lahan, mulai dari Desa Teluk Nilau di sisi timur hingga Desa Ketapang di bagian barat.
Warga yang menggantungkan hidup pada usaha tani memperoleh lahan maksimal dua hektar, sedangkan yang tidak bertanam tidak wajib mendapatkan lahan.
Pengaturan ini terdokumentasi dalam peta Pemerintah Hindia Belanda. Masyarakat membagi pengelolaan lahan untuk sawah dan kebun kelapa sepanjang tepian Sungai Pengabuan. Tanaman buah dan getah alam dikelola dalam hutan. Sejak itu tak pernah lagi ada konflik perebutan lahan.
Namun, sejarah berulang sejak masuknya usaha tanaman industri melintasi Desa Senyerang tahun 2000. Hutan alam berganti monokultur akasia, diikuti pembangunan kanal baru oleh PT Wira Karya Sakti (WKS), anak usaha Sinar Mas Forestry. Ironisnya perusahaan itu memotong kanal lama persis di jantung penghidupan masyarakat.
Pembangunan kanal berlanjut dengan pembukaan kebun yang berarti menghabisi tanaman kehidupan warga. ”Masyarakat kecewa. Aktivitas perusahaan berlangsung tanpa permisi,” kata Asmawi.
Sejak itu pula protes muncul dari mana-mana. Tuntutan pengembalian lahan menyeruak. Masyarakat merasa teraniaya secara ekonomi dan geografi. Wabah kumbang melingkupi tanaman kelapa, setiap berlangsung panen akasia. ”Kumbang dari HTI menyerang kelapa kami. Kopra yang semula menjadi tumpuan hidup tidak bisa lagi diandalkan,” tutur Asmawi.
Akses distribusi hasil panen dari jalur darat melewati Tebing Tinggi kini ditutup perusahaan. Masyarakat terpaksa mengangkut hasil panen lewat sungai sehingga ongkos angkut naik.
Ketika rentetan protes berlangsung, salah seorang warga, Ahmad Adam, tewas tertembak aparat ketika berdemo menuntut lahan 7.224 hektar pada akhir tahun 2011.
Hingga kini, sekitar 1.000 petani setempat masih menduduki lahan HTI PT WKS dan membangun tenda darurat. ”Perjuangan ini telah diwarnai keringat dan darah. Seperti tanpa akhir,” kata Hatta, warga Senyerang, yang terisak mengenang pahitnya perjuangan warga.
Warga lainnya, Hasanah (57), bertekad tidak akan meninggalkan lahan sampai ada realisasi pemerintah mengembalikan lahan secara sah. ”Sampai mati kami takkan pergi. Tidak ada lagi yang bisa kami perjuangkan selain lahan ini,” ujarnya.
Perwakilan Humas PT WKS, Haris Trihono, mengaku telah berupaya menuntaskan konflik. Tahun 2004, misalnya, masyarakat menuntut perusahaan membangun tempat ibadah, serta menanami tanaman di lahan 700 hektar. Mereka juga menuntut minimal 10 warga jadi karyawan WKS.
”Semua tuntutan itu kami penuhi, bahkan 25 warga telah menjadi karyawan WKS,” kata Haris. Dia menduga persoalan masih terus muncul karena ada kelompok-kelompok tertentu yang campur tangan.
Tahun 2008, Gubernur Jambi (saat itu) Zulkifli Nurdin menjanjikan lahan HTI PT WKS seluas 41.000 hektar diberikan kepada petani di lima kabupaten. Namun, janji itu belum juga direalisasikan.
Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menerbitkan surat keputusan pada 21 Januari 2012 yang memberikan lahan seluas 4.004 hektar dikelola masyarakat Senyerang. Hingga kini keputusan belum dapat direalisasikan. Padahal, ribuan warga terus menduduki lahan, entah sampai kapan.
