Tunggu Saja "Reshuffle"
Isu pergantian menteri muncul menyusul perbedaan sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan sikap lima partai koalisi lainnya pada Sidang Paripurna DPR dalam rencana penaikan harga bahan bakar minyak, akhir bulan lalu.
Dalam pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan para pemimpin partai koalisi, beberapa hari lalu di Cikeas, Jawa Barat, petinggi PKS pun tidak ada yang datang.
Dalam penerbangan dari Phnom Penh, Kamboja, menuju Jakarta, Rabu lalu, Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengatakan, tunggu saja tanggal mainnya reshuffle.
Menurut Salim, dirinya belum mendengar ada reshuffle. Ia mengingatkan, pergantian kabinet merupakan wewenang Presiden. Sebagai menteri, ia juga tetap memiliki kebijakan yang sejalan dengan Presiden.
Ada tiga kader PKS yang duduk di jajaran kabinet. Selain Salim, mereka adalah Suswono (Menteri Pertanian) serta Tifatul Sembiring (Menteri Komunikasi dan Informatika).
Memang, kata Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Ahmad Helmy Faishal Zaini serta Ketua DPP Partai Amanat Nasional Bima Arya Sugiarto, keberadaan PKS dalam koalisi menunggu keputusan Yudhoyono. Keputusan itu diharapkan tidak lama karena bisa menciptakan ketidakpastian yang berpengaruh buruk pada pemerintahan.
Pimpinan partai anggota koalisi menilai, PKS dianggap telah melanggar code of conduct (tata etika) koalisi. ”Ibarat naik perahu bersama, kita harus sama-sama memercayai nakhoda. Jangan ada yang membocorkan perahu. Menyempal dari kesepakatan bersama itu sama dengan membocorkan kapal,” katanya.
Namun, Bima Arya Sugiarto berharap, partai-partai pendukung koalisi tidak saling menyerang atau menekan anggota koalisi yang lain. Itu akan menciptakan iklim yang kurang kondusif. Namun, kepastian akan keberadaan PKS dalam koalisi juga sebaiknya segera diambil dalam waktu dekat ini.
”Jika tak ada keputusan yang diambil segera, akan muncul ketidakpastian politik. Itu akan mengganggu kinerja pemerintahan, khususnya tiga kementerian yang dipercayakan kepada PKS,” katanya.
Secara terpisah, PKS menyesalkan sikap parpol anggota Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi. Menurut Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq, isu Setgab koalisi diminta untuk mengeluarkan PKS dari koalisi merupakan isu elitis. ”Isu itu justru tidak penting bagi rakyat,” katanya. Yang terpenting bagi rakyat bukan masalah koalisi, melainkan pemenuhan hak serta kesejahteraan.
Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan, ”Apa yang disampaikan masing- masing parpol pendukung di koalisi itu merupakan pandangan mereka. Namun, koalisi masih tetap kecuali ada pernyataan resmi Presiden.”
