Bahan bakar minyak

Jika Diinstruksikan, Mobil Pemprov Pakai BBM Nonsubsidi

Kompas.com - 09/04/2012, 16:51 WIB

PALANGKARAYA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah siap menggunakan bahan bakar minyak nonsubsidi untuk kendaraan dinasnya.

Namun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng belum menginstruksikan agar kendaraan menggunakan bahan bakar minyak (BBM)  nonsubsidi karena menunggu kebijakan pemerintah pusat.

Wakil Gubernur Kalteng Achmad Diran di Palangkaraya, Senin (9/4/2012), mengatakan, pemerintah daerah harus tunduk dan taat pada peraturan.

"Kalau ada larangan dari pemerintah pusat mobil dinas tak boleh menggunakan BBM bersubsidi, ya, kami ikuti. Akan tetapi, kami menunggu keputusan pemerintah pusat saja," katanya.

Meski masih menunggu, Diran sudah meminta pegawai negeri sipil Pemprov Kalteng bisa lebih berhemat jika hendak menggunakan mobil dinas.

"Saya mau lebih irit. Itu penting sekali. Selain itu, perjalanan dinas yang tak terlalu penting tidak perlu dilakukan," papar Diran.

Jika harus ke luar kota, tak perlu menggunakan banyak kendaraan dinas. Diran mengatakan, ia sering mengajak kepala biro atau satuan kerja perangkat daerah naik mobilnya.

"Kalau bisa pakai lima mobil saja, kenapa harus menggunakan 10 mobil. Gunakan mobil beramai-ramai supaya irit BBM," ungkapnya.

 

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau