Belajar Ketahanan Pangan dari Brasil

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Brasil saat ini merupakan negara eksportir utama pangan ke seluruh dunia. Padahal di tahun 2002 lalu negara ini memiliki sekitar 50 juta rakyat menderita kelaparan kronis.

Perubahan drastis tersebut berkat program zero hunger (nol kelaparan) yang berfokus pada peningkatan akses pangan dan gizi. Dalam kurun waktu 10 tahun program ini sangat berhasil.

Dubes Brasil untuk Indonesia, Paulo Alberto da Silveira Soares, mengatakan program nol kelaparan tidak hanya berhasil mengentaskan rawan pangan namun juga mampu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

"Tugas pemerintah daerah dalam hal ini menjamin hak rakyat untuk mendapatkan pangan dan penyediaan stok pangan dalam kondisi darurat," kata Alberto dalam kuliah umum 'Ketahanan Pangan dalam Pembangunan Masyarakat' di Sekolah Pascasarjana UGM, Senin (9/4/2012).

Dalam program nol kelaparan, Pemerintah Brasil fokus pada peningkatan pertanian skala kecil. Disertai penyaluran kredit petani, penyuluhan, serta pembangunan irigasi di pedesaan.

"Termasuk di antaranya pemerintah aktif mencari solusi penyebab struktural dari kerawanan pangan, melakukan reformasi agraria, dan mengatur upah minimum," katanya.

Yang tidak kalah penting, lanjut Paulo, program pembagian kartu pangan bagi keluarga miskin yang disertai pemberian bantuan uang tunai lewat program Bolsa Familia.

Dari program tersebut, kata Paulo, setidaknya berhasil mengurangi angka kerawanan pangan.

"Kasus gizi buruk pada balita telah berkurang, dari 12,5 persen di tahun 2003 menjadi 4,8 persen pada tahun 2008," katanya.

Setelah berhasil dalam program nol kelaparan, kini pemerintah mencanangkan program "Brasil tanpa Kemiskinan" yang diluncurkan sejak Juni 2011 lalu.

Program ini bertujuan mengentaskan 16,2 juta rakyat Brasil yang masih hidup dalam kondisi sangat miskin. Dengan cara memperbesar bantuan tunai untuk 800.000 keluarga miskin.

Selain itu, pemerintah berupaya meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, sanitasi, air, listrik, pelatihan keterampilan serta bantuan pendanaan untuk keluarga petani miskin.

Program ketahanan pangan yang dilakukan Brasil, menurut Paulo, bisa dijadikan rujukan bagi pemerintah Indonesia untuk bisa melakukan hal yang sama. Salah satunya, memprioritaskan ketahanan pangan sebagai kebijakan nasional dengan melibatkan multisektor.

"Harus memahami mengapa dan di mana orang lapar. Setelah itu memberikan mereka perlindungan sosial sebagai bentuk investasi masa depan, bukan sekedar kegiatan kemanusiaan," pungkasnya.