Kesejahteraan Minim, Hakim Dikendalikan Kekuasaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Para hakim di daerah banyak yang dilecehkan oleh kekuasaan. Mereka disuap dan putusan mereka diintervensi oleh pejabat setempat. Martabat profesi hakim dipertaruhkan.

"Kami dikendalikan oleh kekuasaan. Pernah teman bercerita ada bupati di daerah melapor ke atasan karena hakimnya tidak ikuti yang dimau dalam perkara," ujar salah satu hakim dari Pengadilan Negeri Bengkulu, Binsar Goeltom, dalam pertemuan 28 Hakim dengan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, di Jakarta, Selasa (10/4/2012).

Menurut Binsar, segala keterbatasan yang dimiliki hakim di daerah menjadi salah satu faktor lemahnya posisi hakim saat berhadapan dengan aneka intervensi atas lembaga peradilan.  Oleh karena itulah, ia menyampaikan, seyogianya pemerintah bersikap tegas terhadap kedudukan hakim yang kerap mendapat pelecehan dari pihak luar.

Salah satu faktor yang menguatkan posisi hakim adalah soal kesejahteraan. Kenaikan gaji dan tunjangan hakim, kata dia, penting agar hakim tidak lagi terlibat kasus suap. Sejumlah hakim ada yang terlibat tindak pidana suap dengan alasan kebutuhan hidup yang mendesak, sementara kesejahteraan tidak terpenuhi.

Untuk menghindari suap, lanjutnya, di tengah kesibukan menyelesaikan perkara, para hakim terpaksa juga harus bekerja sampingan, diantaranya ada yang menjadi dosen maupun berternak.

"Kerja sampingan, itu untuk penuhi kebutuhan. Daripada dia main perkara. Percayalah, kami akan menutup pintu rapat tidak akan ada yang bisa mencoba mempengaruhi, kami. Kami siap laporkan kalau ada yang menyuap. Banyak hakim terindikasi penerima suap, kita tidak tahu apa penyebabnya. Mungkin salah satunya karena kesejahteraan itu," pungkas Binsar.