Taman Nasional Rusak Parah
Berdasarkan data yang dihimpun Kompas, Rabu (18/4), Indonesia memiliki 43 taman nasional darat dengan luas kawasan mencapai 12,3 juta hektar. Namun, sekitar 30 persen di antaranya dalam kondisi rusak parah akibat perambahan.
Data Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Aceh menyebutkan, ada 40 perusahaan pertambangan yang mengantongi izin usaha di wilayah Nagan Raya, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, dan Singkil. Lokasi penambangan 40 perusahaan itu masuk Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) di zona hutan lindung.
Di kawasan rawa gambut Tripa juga terjadi alih fungsi lahan besar-besaran untuk perkebunan. Menurut data Walhi Aceh, luas rawa gambut Tripa awalnya 61.000 hektar, kini tersisa 20.000 hektar. Terakhir pemberian izin bagi PT Kalista Alam di Darul Makmur untuk perkebunan sawit di lahan gambut seluas 1.605 hektar. Padahal, KEL bukan untuk perkebunan.
Gubernur Aceh Zaini Abdullah berjanji mengevaluasi semua izin pertambangan dan perkebunan itu. Kerusakan lingkungan akibat aktivitas alih fungsi itu meningkatkan kerawanan bencana di Aceh. ”Bumi Aceh banyak digali untuk tambang, tapi tak ada untuk kesejahteraan rakyat. Pasti ada yang salah,” kata Zaini.
Pembukaan hutan di kawasan KEL juga dilakukan untuk pembangunan proyek Ladia Galaska yang dicanangkan tahun 2002. Jalan itu menembus hutan di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Di ruas jalan yang dibuka, kata Kepala Bidang Pemanfaatan Lingkungan KEL Teddy Azima, ditemukan kerusakan lingkungan akibat perambahan hutan.
Hasil riset Bank Dunia menunjukkan, selama 2006-2010 terjadi kerusakan hutan di KEL seluas 90.000 hektar. ”Dalam setahun ada 20.000 hutan di KEL rusak. Tahun 2012, kerusakan lebih luas lagi,” ujar Direktur Walhi Aceh TM Zulfikar.
Kondisi TNGL di perbatasan Provinsi Aceh dan Sumut makin mengkhawatirkan. Tahun 1989-2009, perusakan hutan sekitar 625 hektar per tahun. Kini kerusakan telah mencapai 22.100 hektar. Padahal, TNGL telah ditetapkan UNESCO sebagai hutan hujan tropis warisan Sumatera.
Bahkan, TNGL yang berada di Besitang, Kabupaten Langkat, telah berubah jadi perkampungan dan didiami 3.000 orang eks pengungsi Aceh. Sekitar belasan ribu hektar hutan TNGL pun berubah jadi lahan perkebunan kelapa sawit dan karet. Usaha itu didukung investor. ”Kami ingin menertibkan, tapi bukan perkara mudah,” kata Kepala Balai Besar TNGL Andi Basrul.
Pakar kehutanan dari Universitas Bengkulu, Agus Susatya, menyatakan, kondisi taman nasional yang sangat dilindungi kelestariannya pun sama saja dengan hutan lainnya, yakni rawan gangguan. Sebagian besar pengelolaan kehutanan bersumber dari luar kehutanan, seperti populasi penduduk yang meningkat, desakan ekonomi masyarakat di sekitar hutan, penguasaan lahan yang luas oleh perusahaan swasta, dan kebijakan pemerintah yang tidak pro-lingkungan.
”Pengelolaan hutan kita hanya terbatas bagaimana menjaga kawasan hutan tanpa melibatkan masyarakat di sekitar hutan. Jika masalah ini tidak segera dipecahkan, gangguan hutan terus terjadi,” ujar Agus.
Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di Provinsi Bengkulu juga menjadi sasaran perambahan, pembalakan liar, dan penambangan emas. Menurut Kepala Bidang Pengelolaan TNKS Wilayah III Bengkulu-Sumsel Donal Hutasoit, dibandingkan pembalakan liar atau penambangan emas rakyat ilegal, gangguan terhadap TNKS didominasi perambahan. ”Dari 340.000 hektar luas TNKS di Bengkulu, luas hutan yang dirambah mencapai 6.800 hektar. Lokasi itu telah berubah jadi kebun kopi,” ujar Donal.
Kasus serupa menimpa TNKS wilayah Jambi. Di sana, lebih dari 200.000 hektar hutan hujan tropis rusak dirambah. Degradasi hutan mengganggu daerah aliran sungai di Bengkulu, Jambi, Sumbar, dan Sumsel. TNKS di wilayah Sumbar juga setali tiga uang. Menurut Khalid Khalilullah dari Walhi Sumbar, penebangan liar cenderung terjadi di setiap batas dengan TNKS Jambi.
Koordinator Aliansi Konservasi Alam Raya (AKAR) Network, Barlian, menilai ancaman terhadap TNKS lainnya yang sudah berlangsung lama adalah ambisi sejumlah kepala daerah Provinsi Bengkulu, Jambi, Sumbar, dan Sumsel ingin membangun jalan menembus zona inti TNKS.
”Ada 33 ruas jalan tembus TNKS yang diusulkan kepala daerah di Jambi, Bengkulu, Sumbar, dan Sumsel. Isu jalan tembus ini biasanya menjadi bualan politik saja menjelang pemilihan kepala daerah atau pemilihan umum,” ujar Barlian. Di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Provinsi Riau, perambahan mulai 2002 untuk perkebunan sawit. ”Kerusakan TNTN telah mencapai 28.500 hektar dari 80.000 hektar luas TNTN,” ujar Nursyamsu, peneliti dari WWF Riau.
Kepala Dinas Kehutanan Riau Zulkifli Yusuf menegaskan, pihaknya tidak berperan mengawasi TNTN. ”Kawasan konservasi sepenuhnya wewenang pusat,” katanya.
Kondisi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dan TN Way Kambas juga kian terdesak. ”Kawasan TNBBS telah dikepung perambah. Ada 61.000 hektar jadi perkebunan kopi, kakao, lada, dan sawah,” ujar Kepala Balai Besar TNBBS Jhon Kenedie.
Ahli kehutanan Universitas Gadjah Mada, Taufik Tri Hermawan, berpendapat, ancaman terbesar terhadap kawasan konservasi, termasuk taman nasional, justru dari manusia. ”Tiga ancaman terbesar adalah perubahan tata guna lahan menjadi perkebunan, tambang, dan pemekaran kabupaten baru,” katanya.
Manajemen PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk menjelaskan, tak memiliki hubungan kerja dengan PT Kaswari Unggul, perusahaan perkebunan beroperasi di Pandan Lagan, Kecamatan Geregai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. ”Perusahaan itu bukan anak usaha PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk, dan tidak terafiliasi kepada perusahaan lain dalam Kelompok Usaha Bakrie,” papar Fitri Barnas, Chief Corporate Secretary PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk.
