Mirip Transfer Pemain Sepak Bola

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon dari luar daerah membuat pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta ada kemiripan dengan kebijakan transfer pemain klub sepak bola.

Warga akan mendukung siapa saja, termasuk calon dari luar daerah, asalkan bisa membawa DKI lebih baik. Konteks kedaerahan bahwa calon yang terbaik harus asli DKI menjadi tidak relevan.

Demikian diutarakan Wijayanto, Direktur Pelaksana Institut Kebijakan Publik Paramadina, saat membahas hasil survei Pride Indonesia tentang permasalahan DKI dan kredibilitas tokoh, di Jakarta, Rabu (18/4/2012).

Pemimpin baru dianalogikan pemain sepak bola yang ditransfer dari klub lain guna meningkatkan kinerja klub sehingga berprestasi.

Calon yang akan didukung adalah yang obyektif dan simpel saat mengambil keputusan, kredibel atau jujur, dan bisa dipercaya.

Pandangan itu senada dengan hasil survei Pride Indonesia, Februari-Maret 2012. Pertimbangan utama warga adalah memilih calon pemimpin yang dianggap jujur (63,8 persen) dan berpihak kepada mereka (22,4 persen). Pertimbangan asal, suku, dan etnis calon ternyata nol persen.

Pembahas lain, politikus Partai Golkar, Indra J Piliang, mengatakan, calon yang akan dipilih adalah yang mampu mengatasi masalah utama.

Bagi warga menengah, lanjut Indra, masalah utama adalah stabilitas ekonomi, banjir, dan macet. Bagi warga miskin, masalah utama adalah pengendalian harga kebutuhan pokok, pendidikan, dan kesehatan.

Selain itu, DKI juga memerlukan pemimpin yang menjamin adanya keamanan dan kenyamanan. ”Artinya, tidak membiarkan kekerasan,” kata Indra.

Pembahas lain, politikus PAN, Bima Arya Sugiarto, mengatakan, banjir serta macet ibarat musuh besar bagi siapa pun yang memimpin DKI. Namun, apabila mengusung isu itu, calon kemungkinan tidak terlalu mendapat dukungan dari kalangan menengah.

”Bagi masyarakat menengah, isu utama mungkin jaminan ketersediaan lapangan kerja,” katanya.

Hasil survei Pride Indonesia, masalah yang perlu segera diatasi pemimpin DKI adalah pengangguran (18 persen), banjir (17 persen), macet (12 persen), serta pendidikan (12 persen).

Contoh

Wijayanto berpandangan, keberadaan calon dari luar daerah bisa membuat pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta sebagai contoh baik dalam demokrasi di Indonesia.

”Intinya masyarakat memilih pemimpin yang mampu membawa ke arah yang lebih baik,” katanya.

Di sisi lain, calon dari luar daerah yang merupakan pemimpin lokal bisa juga dianggap orang kehilangan kepedulian terhadap daerah asal. Untuk mengatasinya, partai politik harus bisa memberikan jaminan kepada warga yang ditinggalkan.

”Jaminan bahwa program yang baik akan dilanjutkan penerusnya (wakilnya),” kata Wijayanto.

Dalam konteks di Jakarta, kata Wijayanto, gubernur harus mampu menjadikan kawasan ini terunggul di antara kota-kota di Indonesia. Selain itu, Jakarta juga memerlukan gubernur yang mampu menjadikan ibu kota tak kalah dengan kota utama negara Asia Tenggara, yakni Singapura, Kuala Lumpur, dan Bangkok.

Gubernur DKI Jakarta juga bisa dinilai sebagai modal untuk menjadi pemimpin nasional. Presiden dari kalangan gubernur dinilai punya modal mengelola birokrasi. Kalangan gubernur juga alternatif bagi partai dan rakyat mencari pemimpin nasional. ”Tidak harus selalu politikus nasional,” kata Wijayanto. (BRO)