Sistem Borongan Juga Mengemuka di Hari Buruh

JAMBI, KOMPAS.com — Lebih dari 20.000 buruh di Provinsi Jambi tak mendapat perlindungan, baik berupa upah yang sesuai maupun jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Kondisi itu terjadi karena penerapan sistem kerja kontrak borongan oleh perusahaan.

Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Roidha Pane mengemukakan, banyak buruh terancam tak akan bisa mencapai kesejahteraan karena praktik kontrak kerja borongan.

"Selama ini mereka bekerja hanya berdasarkan borongan. Mereka dibayar dengan upah kecil atas target-target yang besar serta tanpa perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja," kata Roidha, Selasa (1/5/2012).

Ia melanjutkan, jerat kontrak borongan umumnya dialami buruh kasar di perkebunan sawit dan tambang batubara. Mereka, misalnya, bekerja sebagai buruh pemupukan, buruh pemanenan, atau buruh pembersihan lahan.

Roidha mencontohkan, buruh di Kabupaten Tanjung Jabung Timur umumnya bekerja atas target pemupukan tujuh karung per hari dengan upah Rp 50.000. Jumlah hari kerja hanya 15-20 hari karena kondisi hujan sehingga kerap tak memungkinkan buruh mencapai target ataupun kesempatan memperoleh upah yang lebih tinggi.

Selain itu, melalui sistem borongan, pengusaha terbebas dari kewajiban memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. "Ini merupakan bentuk minimnya perlindungan terhadap buruh," tuturnya.