Menunggu Kepentingan Elite Terganggu Dulu
Djenar Maesa Ayu
Dua persoalan krusial di
Membangun jaringan transportasi massal yang bagi negara-negara lain sudah bukan sesuatu yang sulit justru menjadi bencana bagi Jakarta karena menimbulkan sejumlah pertarungan kepentingan. Banyak persoalan nonteknis yang justru menjadi penghalang besar pembangunan transportasi massal di Jakarta.
Saya merasa aneh dengan
Wibawa negara menghadapi organisasi massa atau gerakan massa masif lain juga sangat lemah. Dengan mudah mereka memaksakan kehendak, melebihi otoritas negara. Kalau di Jakarta saja hal seperti itu mudah terjadi, apalagi di daerah.
Demokrasi dan penegakan hukum masih menjadi jargon.
Saya pesimistis dengan masa depan Jakarta. Siapa pun gubernurnya bakal terseret pada birokrasi pemerintahan yang porak poranda. Sumbernya adalah korupsi dan salah urus.
Oleh karena itu, tolok ukur berhasil tidaknya pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI mendatang terletak pada kemampuan keduanya memperbaiki kondisi dan sistem birokrasi.
Selama ini, yang diramaikan hanya sebatas pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI. Persoalan-persoalan birokrasi yang menghambat dunia usaha dan pelayanan publik nyaris tak tersentuh.
Saya juga menyesalkan banyaknya tayangan televisi yang menawarkan mimpi tentang Jakarta sebagai kota pendulang kesuksesan. Padahal, Jakarta itu sumber mata air kesedihan.
Seharusnya soal sumber mata air kesedihan itu yang dieksploitasi sambil menawarkan impian sederhana lain yang lebih baik di daerah.
Kita sudah tahu bahwa negara tidak memiliki kemampuan mengatasi ketimpangan pembangunan. Namun, apakah kita akan menyerah dan menyaksikan setiap hari korban berjatuhan di Jakarta?
Jakarta adalah kota yang dirancang sebagai kota dagang berskala kecil dengan pelabuhan utama Sunda Kelapa. Kondisi ini, ditambah dengan letak geografisnya di pinggir laut, menjadikan Jakarta sejak dulu tidak dipersiapkan menjadi kota multifungsi.
Namun, dalam perkembangannya, Jakarta menjadi kota multifungsi yang tidak terencana dengan baik. Sebagai kota multifungsi, Jakarta menjadi kota perdagangan, pariwisata dan rekreasi, industri, pendidikan, pertemuan, kota pantai, dan sebagainya.
Magnet inilah yang akhirnya menjadikan kota seluas 661,52 kilometer persegi ini menjadi kelebihan beban. Jakarta menjadi kota sesak dengan kepadatan penduduk 12.978 jiwa per kilometer persegi. Penduduk pada malam hari 9,6 juta jiwa, sedangkan siang hari 12 juta jiwa.
Jakarta menjadi kota dengan segudang permasalahan, mulai dari kemacetan, banjir, sampah, air bersih, kesejahteraan sosial, tingginya kriminalitas, banyaknya kawasan kumuh, dan sebagainya.
Dalam hal kemacetan, pertumbuhan jalan di Jakarta yang hanya 0,001 persen tak sebanding dengan pertumbuhan jumlah kendaraan yang mencapai 11 persen setiap tahun. Kemacetan terus bertambah karena sejauh ini pemerintah belum menyediakan alternatif transportasi massal yang aman dan nyaman bagi warga. Akibatnya, warga Jakarta, pendatang, dan warga dari daerah penyangga yang masuk Jakarta tak mau meninggalkan kendaraan pribadi.
Ratusan ribu kendaraan dari Tangerang, Bogor, Depok, dan Bekasi masuk Jakarta setiap hari. Sarana transportasi massal yang ada, yakni bus kota, bus transjakarta, dan kereta api, belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Sarana transportasi massal monorel dan subway hingga kini tak jelas keberadaannya. Padahal, cetak biru transportasi yang tertuang dalam pola transportasi makro DKI Jakarta sudah lama dibuat.
Setiap tahun, Jakarta masih menjadi daerah langganan banjir, mulai dari banjir akibat rob hingga banjir kiriman dari daerah hulu. Kondisi Jakarta yang dilalui 13 sungai membuat Jakarta selalu rawan banjir.
Kanal Barat tidak mampu menampung air sungai. Sementara pembangunan Kanal Timur belum bisa mengurangi daerah genangan air karena belum jadi. Dalam hal air bersih, masih banyak warga mengeluh tidak bisa mendapatkan pasokan air bersih dengan baik. Belum lagi masalah kawasan kumuh yang masih tetap ada seiring urbanisasi.
Kunci permasalahan ini adalah menghidupkan kembali megapolitan. Penataan transportasi dan banjir, pemerataan penduduk dan perumahan, serta pengelolaan air bersih dan sampah dapat terbangun dengan adanya kerja sama dengan wilayah penyangga, Bodetabek. Misalnya, menata transportasi massal dengan wilayah penyangga sehingga mengurangi jumlah kendaraan pribadi dan warga beralih pada angkutan massal.
Banjir dapat diatasi melalui kerja sama dengan daerah hulu, misalnya dengan membuat situ atau waduk untuk daerah resapan. Sementara di bagian hilir, pembangunan Kanal Timur harus segera direalisasikan serta dilakukan normalisasi sungai yang mulai dangkal dan sempit.
Megapolitan dapat membangun kerja sama dalam mengatasi sampah Jakarta dan daerah penyangga sehingga keuntungan bisa dirasakan dua pihak, yaitu Jakarta dan daerah penyangga.
Semua permasalahan Jakarta ini dapat teratasi jika Jakarta dipimpin gubernur dan wakil yang memiliki dedikasi tinggi dan keyakinan diri.
Gubernur dan wakil gubenur harus berani dan bertindak tegas menegakkan aturan.
Sebenarnya aku sudah malas menanggapi soal masalah utama di Jakarta. Beribu kali diomongin, beribu kali dikritik, nggak berubah juga.
Dari dulu, masalah utama Jakarta itu cuma satu: jalan yang macet, tidak aman, dan miskin fasilitas pendukung, seperti trotoar, lampu jalan, halte, rambu lalu lintas, taman, dan peturasan.
Aku sekarang lebih banyak tinggal di Bali karena tidak mau lagi berurusan dengan masalah jalanan Jakarta. Terakhir, sebelum lebih banyak tinggal di Bali, aku lebih banyak naik sepeda motor di Jakarta.
Makin lama, naik sepeda motor juga lama dan tidak aman. Akhirnya, aku memutuskan tinggal di Bali.
Di Bali, ruang untuk para pejalan kaki masih relatif layak. Di Jakarta, barusan jalur pedestriannya dilebarin, dibagusin, besok sudah digali buat jaringan ini-itu. Begitu pekerjaan selesai, hancur tuh pedestrian.
Di Bali, naik sepeda motor pun masih nyaman. Pendek kata, lebih banyak bahagianya di jalanan Bali ketimbang di jalanan Jakarta.
Aku percaya, satu saat, lalu lintas jalanan Jakarta tak bergerak lagi. Itu artinya, denyut perekonomian nasional ikut terhambat. Ketika itulah, para petinggi, termasuk presiden, peduli pada jalanan Jakarta. Ya, memang mesti menunggu sampai kepentingan yang di atas terganggu.
