Tingginya angka tersebut dimungkinkan karena pengedar semakin lihai mengelabui petugas.
Humas BNN Sumirat, Selasa (15/5), mengatakan, peredaran narkoba terus mengikuti perkembangan teknologi. ”Dulu belum ada ponsel, surat elektronik (e-mail), jejaring sosial, sekarang sudah ada dan bisa dimanfaatkan (pengedar),” ujarnya.
Itulah sebabnya, lanjut Sumirat, polisi membentuk unit kejahatan siber dan memanfaatkan teknologi intelijen untuk mengimbanginya.
”Kami belajar mengetahui gerak-gerik pelaku. Kami juga pelajari aspek profil orangnya, barangnya,” katanya.
Polisi juga terus-menerus beroperasi di wilayah rawan, terutama Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat. Kompleks itu ditargetkan bersih dari narkoba seperti di Kampung Bali, Jakarta Pusat. Dalam sepekan terakhir, polisi setidaknya tiga kali menggerebek Kampung Ambon.
”Penggerebekan akan dilakukan secara intensif dan rutin. Polanya tidak menentu, yang jelas sering dilakukan untuk meminimalisasi kesempatan bandar atau pemakai di tempat itu,” kata Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Barat Ajun Komisaris Besar Gembong Yudha.
Polisi mengakui, tidak mudah memberantas narkoba di wilayah rawan, seperti Kampung Ambon. Berdasarkan data Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Barat, kasus narkoba tertinggi di Indonesia terjadi di Jakarta Barat. Sejak Januari hingga April 2012, Kejari Jakarta Barat menangani 668 perkara, 467 kasus di antaranya adalah kasus narkoba. Setiap bulan Kejari Jakarta Barat menangani 200-250 kasus narkoba.
Sumirat menambahkan, metode memiskinkan pengedar narkoba yang tertangkap juga dilakukan untuk memutuskan jaringan. Harta milik pengedar yang tertangkap dan diperkirakan berasal dari bisnis narkoba disita negara dan digunakan untuk membiayai rehabilitasi pencandu, pemberantasan sindikat, dan pemberdayaan masyarakat.
Polres Jakarta Barat maupun BNN mengakui, proses memberantas narkoba tidak mudah dilakukan dan memerlukan waktu lama. ”Thailand butuh waktu 30 tahun untuk mengubah pola hidup masyarakat agar tidak lagi menanam opium,” kata Sumirat.
Untuk mengubah pola hidup masyarakat agar produktif tanpa bersinggungan dengan narkoba, perlu dipikirkan siapa yang membiayai kebutuhan hidup seseorang yang mau meninggalkan bisnis narkoba dan beralih ke bidang pekerjaan lain di luar narkoba. Belajar dari Thailand, pemerintah menjadi pihak yang bertanggung jawab.
Dengan mempersempit ruang gerak dan memberdayakan warganya, Kapolres Jakarta Barat Komisaris Besar Suntana berharap Kampung Ambon bisa bersih seperti Kampung Bali di Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Pungki Joko dari komunitas Tambal Care, yang melakukan pendampingan di Kampung Bali, mengatakan, karakteristik Kampung Bali dan Kampung Ambon sangat berbeda.
”Di Kampung Ambon lebih banyak pengedar daripada pengguna, kebalikan dengan Kampung Bali yang lebih banyak pengguna narkoba. Pengguna narkoba di Kampung Ambon lebih banyak berasal dari luar. Resistensi di sana lebih besar,” katanya.
Menurut Pungki, penghasilan warga di sana juga besar sehingga sering tidak sesuai dengan program pemberdayaan masyarakat yang dirancang lembaga swadaya masyarakat ataupun BNN.
”Mereka bisa memasang CCTV untuk memantau orang yang masuk gerbang kompleks. Bagaimana operasi enggak bocor? Akhirnya kami mengalihkan program pendampingan ke Kalideres yang lebih banyak pengguna narkoba,” tuturnya.