Mendamba Pemimpin Fokus ke Rakyat
C Wahyu Haryo PS dan A Handoko
Rakyat berharap, pemimpin yang mereka pilih secara demokratis itu betul-betul bisa solider dengan kesulitan yang mereka hadapi. Kesulitan muncul dari minimnya infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Infrastruktur jalan, misalnya, jaringan jalan di Kalimantan Barat (Kalbar) hanya 15.289 kilometer (Kalbar dalam Angka 2011). Itu pun hampir separuh rusak dan rusak berat.
Minim dan rusaknya infrastruktur jalan membuat ekonomi berbiaya tinggi. Warga Desa Dange Aji, Kecamatan Air Besar, di pedalaman Kabupaten Landak, harus merogoh kocek sekitar Rp 100.000 untuk ongkos ojek sekali jalan keluar kampung. Kondisi tersebut membuat harga semen mencapai Rp 90.000 per zak, ditambah ongkos kirim menggunakan ojek sepeda motor Rp 125.000.
Contoh lain adalah minimnya infrastruktur listrik. Hingga pertengahan tahun 2012, rasio perlistrikan baru 62,12 persen dengan jumlah pelanggan 603.719 rumah. Tidak sedikit masyarakat di pedalaman dan kepulauan mengupayakan listrik sendiri dengan biaya yang mahal.
Warga Desa Semunying Jaya, Kecamatan Jagoi Babang di pedalaman Kabupaten Bengkayang, menggunakan genset pribadi. Untuk menyalakan genset pukul 18.00-22.00, masing-masing keluarga membutuhkan premium sekitar 5 liter dengan harga Rp 10.000 per liter. Jika ditotal, dalam sebulan mereka harus merogoh kocek Rp 1,5 juta untuk energi yang hanya bisa dinikmati empat jam sehari.
Gubernur Kalbar Cornelis mengakui, Kalbar membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur jalan, khususnya di pedalaman.
”Jika infrastruktur baik angkutan orang maupun barang lancar, ekonomi akan berkembang. Di Kalbar, orang setengah mati membawa dan menjual hasil karet, sawit, tambang, dan lain-lain,” kata Cornelis.
Salah satu percepatan pembangunan infrastruktur di Kalbar yang sudah dan masih terus dilakukan adalah pembangunan jalan dari Simpang Anjungan (Kabupaten Pontianak) ke wilayah perbatasan Indonesia di Kabupaten Bengkayang.
Pembangunan jalan menuju perbatasan dari Kabupaten Sambas ke Aruk dan dari Puttusibau, ibu kota Kabupaten Kapuas Hulu, ke Nanga Badau yang berbatasan dengan Negara Bagian Sarawak juga terus dilakukan.
Tahun 2012, jalan paralel perbatasan yang menghubungkan ujung barat Kalbar di Kabupaten Sambas dan ujung timur di Kabupaten Kapuas Hulu juga mulai dikerjakan.
Di luar ketertinggalan infrastruktur itu, Kalbar juga dihadapkan pada persoalan proses demokratisasi dalam penentuan kebijakan pengembangan perekonomian daerah. Rakyat dimobilisasi untuk meraih dukungan dalam pemilu.
Namun, ketika sampai pada pengambilan keputusan tentang kebijakan pengembangan ekonomi di wilayah itu, kepala daerah atau wakil rakyat tidak lagi melibatkan masyarakat.
”Sering kali dalam pengembangan potensi ekonomi daerah, antara keinginan rakyat dan kepentingan pemimpin bertolak belakang. Pilihan pengembangan ekonomi melalui perkebunan kelapa sawit di Kalbar, misalnya, yang terjadi bukan demokratisasi, tetapi kapitalisasi yang disokong kekuatan politik kepala daerah dan pengusaha,” kata Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kalbar Sujarni Alloy.
”Bukan rahasia lagi, menjelang pilkada bupati jorjoran mengeluarkan izin sawit dan rakyat tidak dilibatkan,” ujar Sujarni.
Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan dari investasi kelapa sawit hanya dinikmati segelintir orang. Sementara rakyat di sekitar perkebunan tidak banyak menikmati hasilnya dan malah memunculkan persoalan ketidakadilan serta konflik di masyarakat.
”Kebijakan pengembangan ekonomi yang tidak melibatkan masyarakat bukannya mendatangkan kesejahteraan, tetapi justru menghadirkan konflik dan menjadi proses pemiskinan. Dalam setahun terakhir ini saja ada lebih dari 100 kasus konflik masyarakat dan perusahaan sawit serta perampasan tanah masyarakat,” kata Sujarni.
Pemerhati sosial William Chang menilai, acapkali terjadi proses pembutaan politik kepada rakyat dalam proses pemilu di daerah. Rakyat dimobilisasi dalam pemilihan, tetapi selanjutnya ditinggalkan saat pengambilan kebijakan yang bersentuhan dengan kepentingan rakyat.
”Ada proses yang salah di situ, dan pemimpin daerah harus bertanggung jawab secara moral. Seharusnya komitmen awal saat maju dan meminta dukungan rakyat harus dijalankan,” kata Chang.
Menurut Chang, partai politik seharusnya memberikan pendidikan politik kepada rakyat manakala rakyat tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan yang menyangkut kepentingan rakyat. Namun, ketika partai politik tidak mampu menjalankan fungsi tersebut karena sibuk mengurus kepentingannya sendiri, sudah saatnya rakyat belajar otodidak untuk lebih terlibat dalam proses demokrasi penentuan kebijakan tersebut.
”Rakyat harus bangkit belajar secara otodidak. Pencerahan tokoh agama dan tokoh masyarakat adat juga diperlukan untuk pendidikan politik itu,” katanya.
Menurut Sujarni, ketika kesadaran kritis rakyat akan pemimpin yang tidak berorientasi pada kepentingan rakyat itu mulai muncul, bukan mustahil pemimpin tersebut akan menuai antipati dan kekecewaan dari rakyat.
”Dengan tantangan dan beragam persoalan yang ada, Kalbar membutuhkan pemimpin yang berpihak dan fokus pada kesejahteraan rakyat, serta memiliki platform pembangunan lingkungan. Kalbar tidak butuh pemimpin yang hanya mengumbar janji, tetapi pemimpin yang sungguh-sungguh berbuat untuk rakyat,” kata Sujarni.
