"Djohar dan La Nyalla Tak Jadi Ketum PSSI"

Kompas.com - 10/06/2012, 23:03 WIB

SURABAYA,KOMPAS.com - Djohar Arifin Husin, Ketua Umum PSSI, dan La Nyalla Mattaliti, Ketua PSSI versi Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI), dinilai tak layak dipilih lagi menjadi Ketua Umum PSSI dalam Kongres Luar Biasa (KLB) akan berlangsung pada 25 September 2012 mendatang. Hal itu diungkap anggota DPR RI Achsanul Qosasi.

Menurut mantan Wakil Bendahara PSSI di masa kepemimpinan Nurdin Halid itu, KLB bisa saja tidak hanya membahas pengesahan format kompetisi baru dan amandemen statuta PSSI.

"Dalam KLB sah-sah saja memilih ketum karena memang harus ada perbaikan di tubuh PSSI. Djohar dan La Nyalla sudah tak layak lagi dipilih sebagai Ketum PSSI," tegas Achsanul kepada Kompas.com. Ia ditemui seusai mengisi acara "Pelatihan Penguatan Kapasitas Jurnalis untuk Mewujudkan Transparansi Anggaraan" yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya, Sabtu (9/6/2012).

Dalam butir kelima butir Nota Kesepahaman (MoU) PSSI, KPSI, dan Indonesia Super League, semua pihak setuju untuk menggelar Kongres PSSI pada akhir tahun 2012, termasuk mengadopsi statuta baru.

Komposisi Kongres PSSI itu sama dengan pertemuan yang berlangsung 9 Juli 2011 yang dihadiri FIFA dan Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC). Agenda kongres harus disetujui Gugus Tugas AFC Indonesia.

Verifikasi komposisi peserta kongres akan dibicarakan dan ditentukan oleh Komite Bersama PSSI untuk menghindari anggota yang tidak sah ikut berpartisipasi.

"Kalau kompetisi sudah kembali pada titik nol dan merumuskan sistem kompetisi lagi, maka kongres yang sah adalah kongres yang digelar di Solo yang digelar KPSI. Karena, dihadiri oleh anggota yang sah, yakni 18 klub," jelas politisi dari Partai Demokrat itu yang ditemui di Hotel Sahid Surabaya, Jawa Timur.

PSSI dan KPSI menandatangani nota kesepahaman di markas AFC di Malaysia, Kamis (7/6/2012) lalu dan melahirkan butir pembentukan Komite Bersama PSSI atau Joint Committee. Achsanul sangat bersyukur karena kedua belah pihak sudah mau berdamai demi kemajuan sepak bola Indonesia.

"Dengan adanya MoU itu, secara otomatis pejabat PSSI yang sekarang tak bisa menjalankan roda organisasi tanpa berkoordinasi dengan AFC dan pihak dalam MoU yang sudah disepakati," katanya.

Menurut pria asal Sumenep Madura itu, klub yang berkompetisi di ISL harus tetap menjadi tim berkasta tertinggi di Indonesia.

"Klub ISL saat ini ada 18 klub. Tinggal ditambahi tim-tim IPL (Indonesian Premier League)," katanya.

Karena, masih dari Achsanul, ke-18 klub ISL ibaratnya bukan anak hilang. Lagipulam, tim-tim yang berlaga di di ISL sudah sesuai dengan tahapan kompetisi.

"Klub-klub yang berada di IPL tidak semuanya bisa masuk. Karena, banyak tim yang baru dibentuk dan bergabung. Klub dadakan," katanya.

Langkah awal untuk memasuki babak baru di dunia sepak bola Indonesia, tambah Achsanul, sudah dimulai. "Semua pihak memang harus sadar diri dan sudah waktunya berdamai. Jangan malah membela kepentingan pribadinya. Mari kita bangun sepak bola Indonesia yang lebih baik," katanya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Apresiasi Spesial
    Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
    Rp
    Minimal apresiasi Rp5.000
    Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
    Apresiasi Spesial
    Syarat dan ketentuan
    1. Definisi
      • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
      • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
    2. Penggunaan kontribusi
      • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
      • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
    3. Pesan & Komentar
      • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
      • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
      • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
    4. Hak & Batasan
      • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
      • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
      • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
    5. Privasi & Data
      • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
      • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
    6. Pernyataan
      • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
    7. Batasan tanggung jawab
      • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
      • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
    Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
    Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
    Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
    Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
    atau