Alex-Nono Tidak Akan Boikot Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com — Daftar pemilih tetap yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta terus mendulang protes dari seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, kecuali Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli. Kabar untuk memboikot pilkada tahun ini pun sempat mengemuka. Namun, pasangan Alex Noerdin-Nono Sampono mengungkapkan, pihaknya tidak akan menggagalkan pilkada. Hal ini diungkapkan oleh anggota tim sukses Alex-Nono dari Partai Golkar, Fatahillah Ramli.

"Tidak mungkin kami gagalkan pilkada, upaya itu jauh dari kami. Meski kami sedang dihadang masalah cukup serius terkait DPT ini, dari dulu kami terlatih sebagai petarung. Persoalan ini sudah sering kami hadapi," ucap Fatah.

Fatah menyadari bahwa selama ini banyak pihak yang mengira gerakan penolakan yang dilakukan oleh tim lima pasangan cagub-cawagub DKI dilakukan secara terencana, tetapi hal ini dibantah Fatah. "Kami tidak pernah melakukan pertemuan untuk menggagalkan pemilu. Banyak yang mengira kami telah melakukan urun rembuk, padahal tidak. Mungkin karena gerakannya sama," papar Fatah.

Fatah mengungkapkan, pihaknya tetap akan melakukan upaya hukum untuk memperbaiki DPT yang dinilai memiliki banyak data identik. Sikap KPU DKI dalam memutuskan DPT itu juga dianggap sebuah upaya memutuskan sepihak (beschiking) atau memaksakan sepihak (verstek). Upaya yang selanjutnya akan dilakukan oleh tim adalah melaporkan semua temuan tim sukses di lapangan setelah mencocokkannya dengan salinan DPT yang baru diterima kepada Panwaslu DKI.

"Kami optimistis, jika nantinya dimajukan ke Mahkamah Konstitusi dengan bukti-bukti yang ada, bisa diperbaiki DPT itu. Kami yakin waktunya cukup karena persidangan MK hanya memakan waktu 14 hari," kata Fatah.

Kisruh soal DPT ini berawal dari rapat pleno KPU DKI Jakarta yang mengumumkan DPT pada 2 Juni 2012, yakni 6.983.692 orang dengan jumlah TPS 15.059 yang tersebar di enam wilayah di Jakarta. Dari enam tim sukses, hanya tim pasangan Foke-Nara yang menyetujui penetapan DPT tersebut, sementara lima lainnya menyatakan menolak. Penolakan tersebut terjadi karena tim sukses Jokowi-Ahok dan Hidayat-Didik menemukan sejumlah daftar pemilih yang berpotensi ganda. Tim Hidayat menemukan 44.696, sementara tim Jokowi-Ahok menemukan sekitar 175.000.