Pemerintah Belum Tuntas Relokasi Lahan Waduk Jatigede

BANDUNG, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi Jawa Barat hingga kini belum merampungkan relokasi warga yang tinggal di daerah calon genangan Waduk Jatigede di Sumedang. Masih ada dua kelompok penerima ganti rugi yang harus ditangani pemerintah.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Daerah Pemprov Jabar Deny Juanda di Bandung, Senin (11/6/2012). Waduk Jatigede adalah proyek yang diwacanakan sejak 50 tahun lalu, tetapi baru terlaksana empat tahun terakhir ini.

Deny menjelaskan, kelompok pertama adalah masyarakat yang diberi ganti rugi melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975, yang mengganti tanah berikut rumah, fasilitas umum dan sosial, berikut jatah hidup setahun. Kelompok ini sudah lama menerima uang ganti rugi, tetapi kembali menetap di tempat semula.

Kelompok kedua adalah warga yang menerima ganti rugi setiap komponen harta mereka, misalnya rumah dan tanaman. Kelompok tersebut mengaku sudah menerima uang ganti rugi setelah tahun 2001, tetapi tidak mampu untuk pindah.

"Kami juga kebingungan untuk membantu mereka. Pemprov Jabar siap dengan dananya, tapi tidak bisa dikucurkan karena bertentangan dengan peraturan yang berlaku," kata Deny.

Oleh karena itu, saat ini tengah berlangsung rapat di Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan guna membahas alokasi yang dikucurkan untuk pembangunan Waduk Jatigede.

Jadwal pembangunan Waduk Jatigede adalah, sampai dengan Juni 2013, pembebasan lahan sudah harus selesai. Lalu, Juni-September 2013 adalah persiapan menggenangi lahan. Pada September 2013, lahan mulai digenangi dan diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.