Anas Terancam

Kompas.com - 15/06/2012, 03:36 WIB

Jakarta, Kompas - Posisi Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum semakin terancam. Meskipun secara resmi masih menjabat sebagai ketua umum, Anas terpinggirkan dari interaksi sesama elite serta pendiri Partai Demokrat.

Hal itu terlihat setelah Anas tak dilibatkan dalam pertemuan dewan pimpinan daerah serta Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat (FKPD PD). Jika kemudian dijerat sebagai tersangka dalam sejumlah kasus yang dikait-kaitkan dengan dirinya, maka Anas akan dapat digulingkan.

”Posisi Anas memang sedang di ujung tanduk,” kata pengajar komunikasi politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Gun Gun Heryanto, Kamis (14/6). ”Tak diundangnya Anas dalam pertemuan itu dan pernyataan Yudhoyono membuat posisi Anas saat ini semakin terpojok,” ujar analis politik The Political Literacy Institute, Iding R Hasan, di Jakarta.

Gun Gun menengarai, Anas sengaja dikucilkan. Dewan Pembina dan pendiri sengaja membuat skenario untuk membuat Anas tidak nyaman. Pengucilan dilakukan lantaran Yudhoyono belum mau mengambil kebijakan yang lebih radikal, seperti menyelenggarakan kongres luar biasa untuk menurunkan Anas.

Dalam silaturahim FKPD PD, Rabu malam, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan kadernya agar lebih baik keluar dari partai jika tak mampu menjalankan politik yang bersih, cerdas, dan santun.

Anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Jero Wacik, menyatakan, seruan itu tidak secara khusus ditujukan kepada Anas ataupun Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat Andi Mallarangeng, tetapi kepada semua kader. ”(Seruan) Itu untuk semua kader. Yang tidak santun, jadilah santun. Yang tidak mau bersih, cerdas, dan santun, silakan keluar dari partai. Jelas sekali Demokrat ingin jadi partai yang baik dan bersih,” kata Jero.

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono Isman, juga meminta kader partai yang kena kasus hukum untuk mundur. Mereka yang kemungkinan terkena kasus sebaiknya juga mengambil langkah nonaktif hingga ada kejelasan terkait masalah yang melibatkannya.

Bahkan, Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika Partai Demokrat Ruhut Sitompul kembali meminta Anas nonaktif agar lebih fokus menyelesaikan persoalannya. Jika kasusnya selesai dan tidak terbukti terlibat, Anas dapat kembali ke posisinya sebagai ketua umum partai.

Namun, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa menyangkal jika pernyataan Yudhoyono pada Rabu malam lalu ditujukan kepada Anas. Menurut dia, pernyataan itu untuk semua kader Partai Demokrat, di pusat dan daerah.

Terkait tidak diundangnya dalam pertemuan itu, Anas sebelumnya mengatakan, dalam berpolitik harus selalu mengutamakan prasangka baik. ”Sebaiknya jangan ditafsirkan yang aneh-aneh,” katanya.

Menurut Iding, Anas kemungkinan besar akan bertahan, meskipun legitimasinya semakin berkurang. ”Kemungkinan besar Anas juga punya kartu kunci untuk bertahan dan menyerang balik,” katanya.

Pengajar Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Faisal Andri Mahrawa, menilai, manajemen konflik internal Partai Demokrat buruk untuk penguatan demokrasi. Selain tidak konsisten dengan pencitraannya, konsolidasi hanya dilakukan pada tataran elite.

(NTA/IAM/INA/WHY/NWO)

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Halaman:
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau