Pakistan Cari PM Baru
MA memutuskan Gilani bersalah karena dinilai melawan pengadilan dengan menolak perintah MA untuk meminta Pemerintah Swiss membuka kembali kasus korupsi miliaran dollar AS. Kasus itu diduga dilakukan oleh Presiden Asif Ali Zardari dan istrinya, almarhum Benazir Bhutto.
”Yousuf Raza Gilani telah didiskualifikasi dari keanggotaan parlemen. Dia juga tidak menjabat sebagai PM Pakistan mulai 26 April (2012), dan akibatnya jabatan PM dianggap kosong,” demikian bunyi keputusan MA yang dibacakan Hakim Iftikhar Muhammad Chaudhry.
MA juga memerintahkan Presiden untuk menempuh langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan undang-undang dasar guna memastikan pemerintahan berjalan seperti biasa.
Pemerintah tidak memiliki rencana untuk banding atas putusan tersebut atau menentang perintah pengadilan. Menteri Hukum di kabinet Gilani, Maula Bukhsh Chandio, mengatakan, koalisi Zardari telah berupaya memilih calon yang nantinya akan dipilih oleh parlemen.
Zardari telah memimpin serangkaian pembicaraan dengan mitra koalisi dalam upaya untuk memutuskan PM baru dan bertemu anggota parlemen. Gilani dilaporkan keluar dari rumah dinas PM, Selasa malam, meninggalkan Zardari dalam diskusi dengan para pemimpin koalisi. Zardari juga direncanakan bertemu dengan Partai Rakyat Pakistan (PPP) yang memimpin koalisi.
”PM akan dipilih dalam sesi baru Majelis Nasional. Jadwal pemilihannya akan segera dikeluarkan Rabu atau Kamis,” kata Menteri Informasi Qamar Zaman Kaira.
Ada tiga nama yang beredar dan disebut-sebut sebagai kandidat kuat pengganti Gilani, yakni Menteri Air dan Energi Ahmed Mukhtar, Menteri Perdagangan Makhdoom Amin Fahim, dan Menteri Tekstil Makhdoom Shahabuddin. Namun, proses penggantian itu dinilai tak mudah karena mitra koalisi menuntut konsesi untuk dukungan mereka bagi PM baru.
Putusan pengadilan efektif membubarkan kabinet dan memaksa dilaksanakannya pemilu, kecuali jika PPP—yang memenangi pemilu pada Februari 2008—dan koalisinya menyepakati PM pengganti.
Zardari dinilai berkepentingan karena pengacara Gilani dan anggota PPP, Aitzaz Ahsan, menyatakan PM baru segera menghadapi tuntutan pengadilan untuk meminta Swiss membuka kasus korupsi Zardari. Hal itu mengapa analis mengatakan Zardari hanya akan menyetujui seorang loyalis sebagai PM.
Zardari dan mantan PM Bhutto dituduh menerima suap dari perusahaan yang mendapatkan kontrak pemeriksaan di Bea dan Cukai Pakistan. Dana hasil itu ”dicuci” lewat sebuah rekening di sebuah bank asal Swiss. Ini terjadi saat Bhutto berkuasa, 1993-1996. Keduanya dinyatakan bersalah secara in absentia di pengadilan Swiss tahun 2003.
