Partai Politik Harus Terbuka
”Partai politik tidak boleh dikangkangi oleh elite partai. Partai politik harus terbuka mengakomodasikan calon pemimpin nasional yang jujur, tegas, dan memiliki rekam jejak yang baik,” kata pengamat politik J Kristiadi, di Jakarta, Senin (25/6).
Kristiadi menilai, masih ada tokoh-tokoh nasional yang masih dapat diharapkan untuk memimpin bangsa. Misalnya, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD atau mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Pengamat politik Mochtar Pabottingi juga menilai, kedua tokoh tersebut bisa diharapkan menjadi pemimpin. Saat kondisi bangsa semakin memprihatinkan, Mahfud dan Kalla bisa menjadi figur yang berpihak pada bangsa, tegas, serta tidak takut. Selanjutnya, perlu ada celah-celah yang memungkinkan calon-calon pemimpin nasional yang berintegritas untuk bisa ikut dalam pemilu presiden.
Kristiadi mengatakan, pemimpin dapat muncul atau lahir karena bakat, potensi, dan karakter yang bagus seperti Bung Karno dan Gus Dur. Selain itu, pemimpin juga dapat muncul karena dibentuk oleh situasi atau lingkungan. ”Pemimpin itu juga produk masyarakat,” katanya.
Oleh karena itu, perlu dibangun sistem yang baik agar muncul calon-calon pemimpin yang berkarakter. Parpol harus benar-benar ditata karena saat ini parpol tidak lagi memiliki ideologi dan nilai-nilai. Praktik korupsi di kalangan politisi pun semakin masif.
”Parpol itu produsen penguasa. Kalau tidak ada nilai-nilai yang diperjuangkan parpol, yang muncul adalah penguasa-penguasa yang digerakkan oleh naluri nonmanusia,” tutur Kristiadi.
Menurut peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsuddin Haris, ideologi pada parpol hanya formalitas, yakni untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Parpol. Kenyataannya ideologi itu tidak pernah diperjuangkan secara konsisten dan sungguh-sungguh dalam proses perumusan kebijakan. Ideologi akhirnya hanya menjadi dokumen tertulis. Akibatnya, perilaku politisi pragmatis dan oportunistik.
”Ketika parpol tidak didasarkan pada ideologi, maka selama itu pula pragmatisme akan tetap mengendap, dan satu-satunya orientasi adalah uang dan kedudukan. Ideologi seharusnya mendasari sikap dan perilaku politisi. Tanpa ideologi, hanya oportunisme yang mengedepan,” kata Syamsuddin.
Namun, kata dia, kita tidak bisa mengharapkan parpol dan politisi sadar akan hal tersebut. Publik yang harus mendesak parpol dan politisi berubah menjadi politisi yang memiliki sikap, komitmen, dan visi yang jelas tentang masyarakat dan bangsa.
Eva Kusuma Sundari, anggota DPR dari Fraksi PDI-P, mengakui, saat ini banyak politisi yang menjauhi jalan ideologi dan program. Pasalnya, jalan tersebut tidak menoleransi praktik tidak terpuji seperti kolusi, korupsi, dan nepotisme.
”Sebenarnya juga masih ada politisi yang berusaha dengan tekun meniti jalan ideologi dan program. Namun, mereka kurang banyak diekspos,” kata Eva.
Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin menambahkan, masih banyak rakyat yang tidak mau terjebak dalam pragmatisme politik. Bahkan, ada rakyat yang rela ikut membiayai program-program parpol. ”Pernyataan bahwa tidak ada ideologi ketika rakyat lapar amat melecehkan penduduk di daerah,” kata dia.
Menurut Ketua DPP Partai Amanat Nasional Bima Arya Sugiarto dan politisi PDI-P, Firman Jaya Daeli, secara terpisah, perlu reformasi internal parpol. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan ideologi prorakyat, memperbaiki proses kaderisasi, dan membenahi organisasi menjadi lebih modern.(fer/lok/nwo/iam)
