Trisakti Buka Posko "Saweran" Gedung Baru KPK

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang masih terkatung-katung karena belum disetujui Komisi III DPR RI mendorong masyarakat untuk menggalang bantuan.

Salah satunya adalah posko penggalangan dana yang dilakukan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta Barat. Aksi galang dana untuk pembangunan gedung baru KPK tersebut dimulai Rabu (27/6/2012) pagi.

Penggalangan dana di kampus Universitas Trisakti ini diprakarsai salah seorang dosen di Fakultas Hukum, Asep Iwan Iriawan. Asep berinisiatif mengumpulkan dana sebesar Rp 2.000 per orang di lingkungan sivitas akademika Usakti.

"Ini merupakan inisiatif saya. Kita akan masuk ke kelas-kelas dan mengumpulkan dananya dari mahasiswa, dosen, satpam, hingga pegawai cleaning service. Hasilnya. kita akan kirimkan ke rekening ICW," ulas Asep, Rabu siang.

Jumlah sumbangan sebesar Rp 2.000 itu, menurut Asep, hanya sebagai simbolis. Sebab, jika ada yang ingin menyumbangkan lebih dari nilai tersebut, pihaknya tetap akan menerima.

Asep menambahkan, selain Universitas Trisakti, penggalangan dana juga digelar di kampus tempatnya mengajar, antara lain Universitas Al Azhar Jakarta, Universitas Padjadjaran, Universitas Parahyangan, dan Unikom Bandung.

Seperti diberitakan sebelumnya, pimpinan KPK menyebut gedung yang saat ini ditempati KPK di daerah Kuningan, Jakarta Selatan, sudah tidak memadai lagi untuk menampung seluruh pegawai KPK sekitar 730 orang. Saat ini, gedung itu ditempati 650 orang. Sisanya, mereka terpaksa berkantor di dua gedung lain.

Padahal, kapasitas Gedung KPK saat ini hanya untuk 350 orang. Apalagi, KPK berencana menambah pegawai untuk memenuhi tuntutan masyarakat, terutama DPR, dalam pemberantasan korupsi.

Idealnya, pegawai KPK sekitar 1.200. Pihak KPK membandingkan dengan jumlah pegawai KPK di Malaysia yang mencapai 5.000 orang dan Hongkong mencapai 3.600 orang.

Belum lagi kondisi gedung yang sudah berumur 31 tahun. Menurut penjelasan konsultan, umur bangunan dan kondisi kelebihan kapasitas itu berbahaya untuk 2-3 tahun ke depan.

Lantaran para politisi di Komisi III hanya selalu mengaku mendukung gedung baru, tetapi tanpa ada realisasi, KPK berencana akan meminta bantuan rakyat untuk membiayai gedung baru. Rencana itu akan direalisasikan jika tetap tidak ada kepastian dari Komisi III.