Ormas Perlu Diberdayakan
AH (25), warga Cengkareng Timur, Jakarta Barat, menjadi korban pengeroyokan sejumlah anggota organisasi kemasyarakatan (ormas), Minggu (1/7) sekitar pukul 22.00.
”Korban sedang duduk di salah satu posko di Jalan Bangun Nusa bersama beberapa rekannya. Tiba-tiba sekitar 20 orang beratribut salah satu ormas melintas dan langsung memukuli dia,” kata Kepala Kepolisian Sektor Cengkareng Komisaris Ruddy Reinewald, Senin.
Ini merupakan kasus kekerasan kedua di Cengkareng dalam tiga hari terakhir. Sabtu malam, S (53), anggota satpam sebuah mal di Cengkareng, juga diserang segerombolan orang berseragam ormas. S kebetulan mengenakan kaus warna oranye atribut sebuah ormas.
Keterangan Kapolsek Cipondoh, Tangerang Kota, Komisaris Suyono, pada Senin pagi, pihaknya juga mendapat laporan warga, ada gardu sebuah ormas di Petir, Cipondoh, yang terbakar. Tidak ada korban dalam peristiwa tersebut karena gardu dalam kondisi kosong.
”Kejadian diperkirakan terjadi sekitar pukul 05.00. Kami sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus ini,” kata Suyono.
Direktur Bina Mitra Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yosi Hariyoso mendorong pemerintah menyelesaikan persoalan ini dengan menciptakan lapangan kerja. Persoalan ini tidak bisa dibebankan kepada kepolisian semata.
”Pertemuan dengan ormas di wilayah kami sudah sering kami lakukan. Pemimpin ormas juga sudah bertemu dan menandatangani komitmen damai. Namun, persoalan meletus di tataran akar rumput karena soal perut, soal harga diri, soal lahan parkir. Ini tugas pemerintah. Tugas kita semua menciptakan lapangan pekerjaan. Carikanlah itu, (program kerja) padat karya,” tuturnya.
Menanggapi dua kejadian itu, Wali Kota Jakarta Barat Burhanuddin mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pendekatan terhadap ormas-ormas yang terlibat pertikaian.
”Sebenarnya di tingkat pimpinan ormas sudah tidak ada persoalan, tetapi di tingkat akar rumput berbeda dalam praktiknya,” katanya.
Menurut Burhanuddin, pemerintah sudah menengahi sampai tingkat paling bawah dan melakukan pembinaan. Akan tetapi, ormas sendiri yang harus bisa menahan emosi anggotanya.
Secara terpisah, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany mengatakan, pihaknya saat ini tengah menganalisis akar permasalahan terkait dengan gesekan antar-ormas.
”Kami akan lihat dulu akar permasalahannya sehingga nantinya didapat solusi yang tepat. Insya Allah rapat untuk menindaklanjuti hal tersebut dilakukan pada minggu ini,” ujarnya.
Penuturan Airin, Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kota Tangsel juga terus melakukan komunikasi antar-ormas agar mengendalikan oknum anggotanya.
”Oknum susah dikendalikan. Ini persoalan,” kata Airin.
Menanggapi fenomena terjadinya benturan antar-ormas, Ketua Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Nicolaas Warouw berpandangan, pemerintah pusat, daerah, polisi, dan partai politik ikut bertanggung jawab.
Nicolaas berpendapat, pertumbuhan ormas yang cenderung melakukan tindak kekerasan tidak lepas dari peran parpol. ”Hampir semua ormas berseragam yang berani melawan polisi itu terafiliasi dengan parpol tertentu. Ini adalah bagian dari langkah parpol melakukan perekrutan massa lewat simbol-simbol kelokalan, sentimen primordial,” paparnya.
Pada musim pemilu atau pilkada, ormas juga dimanfaatkan maksimal, diberi fasilitas dan logistik istimewa. Akan tetapi, setelah itu, ormas-ormas ini dibiarkan mencari nafkah sendiri.
Parpol tidak secara rutin ”menafkahi” ormas ini, sementara di sisi lain ormas dan lingkungan keluarga anggotanya yang umumnya kurang mampu tidak mendapat cukup akses pelayanan publik atau peluang usaha lain. Akhirnya, aksi kekerasan menjadi andalan mencari nafkah.
Pemerintah daerah juga terus membiarkan pertarungan akibat persaingan di antara ormas di akar rumput. ”Di sinilah tanggung jawab pemerintah daerah,” ujar Nicolaas.
Pemerintah pusat juga membiarkan pertumbuhan ormas menjadi liar tak terkendali. Mereka berebut lahan nafkah dengan memakai seragam beratribut militer, agama, atau seragam jagoan-jagoan daerah.
Perlindungan politik parpol terhadap ormas-ormas ini juga membuat polisi ragu menindak aksi kekerasan yang dilakukan. Polisi akhirnya memberi apologia kekerasan atas nama demokrasi.
