Kunjungan dua hari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton ke Mesir, 14-15 Juli, mendapat perhatian luar biasa dari media massa dan warga Mesir. Semua media menempatkan kunjungan Hillary sebagai berita utama.
Hillary adalah pejabat negara Barat tertinggi yang mengunjungi Mesir setelah Muhammad Mursi mengambil sumpah jabatan sebagai presiden baru Mesir, 30 Juni lalu.
Muncul pro-kontra di antara kekuatan politik di Mesir atas kunjungan Hillary tersebut. Pasalnya, kunjungan Menlu AS ini terjadi saat pertarungan antara Mursi dan Ikhwanul Muslimin (IM) di satu pihak melawan Dewan Agung Militer (SCAF) dan lembaga yudikatif, khususnya Mahkamah Tinggi Konstitusi (MK), belum mereda. Adapun kubu liberalis kini terpecah, mendukung Mursi dan mendukung SCAF.
Tak pelak lagi, kunjungan
Pengunjuk rasa meneriakkan yel-yel anti-AS dan IM. Mereka menuduh AS berkolaborasi dengan IM, seperti halnya AS berkolaborasi dengan diktator pemimpin Arab sebelum ini.
Sebaliknya, kubu pendukung Mursi menyambut hangat kunjungan Hillary. Kunjungan ini dianggap sebagai upaya memperkuat posisi Mursi menghadapi lawan-lawan politiknya.
Anggapan kubu pro-Mursi itu tampaknya tidak berlebihan.
Di antara paket bantuan ekonomi AS itu adalah janji Presiden AS Barack Obama untuk menghapus utang Mesir ke AS sebesar 1 miliar dollar AS. Hillary juga mengatakan, AS siap memberikan pinjaman baru senilai 250 juta dollar AS untuk mendukung perluasan usaha kecil dan menengah di Mesir serta mendirikan kotak bisnis AS- Mesir dengan modal awal 60
Hillary mengungkapkan, sejumlah besar pengusaha AS akan mengunjungi Mesir pada September untuk menjajaki perluasan investasi AS di Mesir. Lewat Hillary, Obama juga menyampaikan undangan kepada Mursi untuk berkunjung ke Washington DC.
Sebaliknya, Mursi menegaskan komitmen Mesir menghormati semua perjanjian internasional yang ditandatangani Pemerintah Mesir sebelum ini. Hal itu secara tidak langsung merujuk pada perjanjian damai Camp David tahun 1979 antara Mesir dan Israel.
Sejumlah analis politik menyebut pertemuan Mursi dan Hillary itu menunjukkan pragmatisme AS dan Mursi serta IM dalam merajut hubungan mereka demi kepentingan kedua belah pihak.
Bagi AS, tidak ada pilihan lain kecuali menerima realitas politik di Mesir sebagai risiko demokrasi. Dalam hal ini, Mursi yang berasal dari IM, yang meraih kekuasaan lewat pemilu demokratis. Mekanisme demokrasi itu yang diminta AS agar tumbuh berkembang di Mesir pada saat ini dan masa mendatang.
Karena itu, AS akan berhubungan dengan presiden Mesir, dari kubu mana pun sang presiden itu berasal, selama ia terpilih melalui proses demokrasi. AS juga berkepentingan dengan penguasa baru Mesir agar tetap menjaga kepentingan strategis AS di Timur Tengah, khususnya perjanjian damai Camp David.
Sebaliknya, Mursi menyadari, AS adalah sandaran utama ekonomi Mesir selama lebih dari 30 tahun terakhir. Dari kubu mana pun datangnya presiden Mesir saat ini, tidak ada pilihan lain kecuali tetap menjaga hubungan strategisnya dengan AS demi kepentingan pembangunan ekonomi Mesir yang saat ini sedang sekarat.
Mesir baru bisa menjaga jarak dengan AS jika kelak berhasil membangun kembali perekonomiannya. Tentu saja, hal itu membutuhkan waktu yang cukup panjang.