Babak Baru (Sains) Perikanan Dunia
Kesadaran China, termasuk Jepang, terlihat melalui upaya mengurangi jumlah kapal ikan. Namun, Arif tidak mengungkapkan bahwa baik China maupun Jepang justru mengalami peningkatan konsumsi energi untuk mesin kapal ikan, seperti yang diungkapkan oleh laporan yang sama (FAO, 2010).
Jadi, dalam hal ini memang terjadi penurunan jumlah kapal ikan, tetapi jumlah hari layar mengalami peningkatan. Data FAO (2010) memperlihatkan bahwa produksi perikanan tangkap China meningkat dari 12,4 juta ton (2004) menjadi 12,7 juta ton (2009). Akhirnya, Uni Eropa coba mengatasi hal ini dengan mengeluarkan kebijakan pembatasan usaha (effort) penangkapan dengan mempertimbangkan jumlah kapal (ukuran tonase), total konsumsi energi, dan jumlah hari layar yang berlaku bagi negara-negara Eropa.
Fakta lain terkait perikanan tangkap adalah kemampuan penangkapan oleh satu unit alat tangkap yang sangat ditentukan oleh faktor sains dan teknologi. Hal ini terlihat pada bervariasinya kapasitas produksi tahunan oleh setiap orang yang bekerja di bidang perikanan.
Menurut FAO (2010), rata-rata produksi ikan tahunan per orang di Asia hanya 2,4 ton. Sementara di Eropa sudah hampir 24 ton dan Amerika Utara sebesar 18 ton.
Pemahaman akan sains untuk perikanan sudah menjadi keharusan. Selain sangat diprioritaskan oleh banyak negara kelautan, juga menjadi dasar bagi pengembangan teknologi.
Kemajuan sains dan teknologi di Eropa dan Amerika Utara memang sudah berkembang lama sehingga menjadi modal kuat dalam pengelolaan perikanan. Ini disadari betul oleh Jepang dan selanjutnya oleh China.
Alhasil, berbagai upaya untuk mengatasi ketertinggalan itu dilakukan. Di antaranya melalui dibukanya berbagai lembaga riset perikanan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pada tingkat nasional, Jepang dan China masing-masing mendirikan Universitas Ilmu dan Teknologi Kelautan di Tokyo dan Qing Dao.
Pada tingkat internasional dan regional, IGBP (International Geosphere-Biosphere Programme) mengoordinasikan salah satu proyek intinya yang dikenal dengan GLOBEC (Global Ocean Ecosystem Dynamic). Ada lima aspek yang dikaji dalam riset GLOBEC, yaitu variabilitas iklim dan pemanasan global yang berdampak pada ekosistem laut; dinamika jaringan rantai makanan di laut; proses biogeokimiawi; sintesis dan prediksi, serta dampak aktivitas manusia.
Interaksi kelima aspek tersebut membawa banyak pemahaman baru, seperti pola pertumbuhan, habitat, migrasi, stok serta kebijakan jumlah ikan yang dapat ditangkap pada periode dan lokasi tertentu. Namun, sayangnya, sampai berakhirnya GLOBEC pada 2010, tidak ada partisipasi aktif Indonesia untuk mengadopsi riset GLOBEC.
Pada pertemuan Ikatan Sarjana Oseanologi Indonesia (ISOI) tahun 2010 di Bangka, Prof Cho-Teng Liu sebagai pembicara tamu dari Institut Oseanografi, Universitas Nasional Taiwan, memaparkan pemahaman siklus hidup tuna yang terintegrasi mulai dari ketersediaan nutrien bagi fitoplankton diikuti pemangsaan oleh zooplankton, ikan pelagis kecil, dan akhirnya tuna. Setelah pemahaman ini, mereka melakukan pengembangan teknologi yang dapat melacak keberadaan tuna. Pertanyaan seorang peserta pada pertemuan ISOI tersebut tentang kemampuan alat pelacak tuna itu hanya dijawab dengan enteng oleh Prof Cho-Teng Liu: bahwa, pokoknya, mereka menangkap banyak.
Patrick Lehodey, seorang peneliti perikanan di Sekretariat Pasifik Forum, mengembangkan model numerik untuk siklus hidup dan distribusi tuna. Hasil modelnya telah divalidasi dengan alat penanda elektronik yang ditaruh pada tubuh tuna (tuna tagging) sehingga sangat bermanfaat untuk mengestimasi stok, rencana pengelolaan perikanan, termasuk mengantisipasi penangkapan ilegal.
Isu berkelanjutan pada prinsipnya adalah bagaimana memanfaatkan suatu sumber daya alam dengan cerdas dan pengelolaan perikanan berkelanjutan hanya dapat tercapai melalui pemahaman sains dan aplikasi teknologi yang tepat. Inilah langkah serius yang menjadi babak baru perikanan dunia.
Indonesia paling tidak memiliki beberapa universitas yang memiliki fakultas perikanan dan ilmu kelautan ataupun program studi ilmu kelautan/oseanografi. Kita juga memiliki Pusat Penelitian Oseanografi-LIPI, Badan Penelitian dan Pengembangan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta beberapa institusi terkait lainnya yang melakukan kajian tentang kelautan. Pada tingkat nasional, kita memiliki Dewan Kelautan Indonesia yang dipimpin langsung oleh Presiden RI.
Namun, perumusan bidang kajian belum terkoordinasi dengan baik dan tidak memiliki payung riset yang jelas. Kegiatan penelitian masih berjalan sendiri-sendiri dan tidak tertutup kemungkinan terjadi tumpang tindih. Hal ini diperparah dengan sistem anggaran birokrasi yang kaku.
Ke depan, pengelolaan perikanan berkelanjutan di Indonesia memiliki dua tantangan. Pertama, tantangan terhadap perubahan lingkungan pesisir dan laut (akibat pencemaran dan penangkapan yang merusak). Kedua, tantangan terkait perubahan iklim.
Untuk itu, prioritas kebijakan sains dan teknologi untuk perikanan dan kelautan adalah suatu keharusan yang tidak dapat ditawar. Tentu saja jika memang Indonesia ingin menghadirkan babak baru perikanan dunia bagi dirinya sendiri.
Untuk menjawab tantangan ini, pertama, perlu adanya konsorsium riset yang melibatkan seluruh universitas/lembaga penelitian di mana secara administrasi dapat dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Riset dan Teknologi. Namun, arahan penelitian dikelola oleh kelompok panel peneliti.
Kedua, sudah saatnya dibentuk satu lembaga/yayasan yang khusus dan aktif mengelola dana penelitian yang sumbernya dapat berasal dari hibah perorangan, swasta, pemerintah, baik dalam maupun luar negeri. Sebagai contoh, Amerika Serikat memiliki National Science Foundation, Jepang dengan Japan Society for the Promotion of Science, dan China membuat National Natural Science Foundation.
Ketiga, perlu dipertimbangkan adanya universitas ilmu dan teknologi kelautan sebagai center of excellence kelautan Indonesia.
