Solusi Instan Kedelai
Pemerintah mengambil kebijakan memfasilitasi dan memberikan keleluasaan kepada koperasi serta perajin tahu dan tempe untuk melakukan impor langsung. Pemerintah juga menerapkan pembebasan bea masuk impor kedelai hingga akhir tahun ini. Kebijakan itu diharapkan bisa mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga kedelai saat ini.
Keputusan pemerintah itu diambil dalam Rapat Koordinasi Pangan yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Rabu (25/7).
Kelangkaan dan harga kedelai yang melonjak mendorong aksi protes dan mogok produksi perajin tahu dan tempe di sejumlah kota kemarin. Sejumlah perajin yang tak ikut mogok bahkan dipaksa menutup kegiatan produksi mereka.
Mogok produksi tempe dan tahu secara serentak di Indonesia merupakan bentuk penyampaian aspirasi terkait melambungnya harga kedelai di pasaran. Menurut beberapa perajin tahu Cibuntu, Kota Bandung, Jawa Barat, baik pemerintah maupun masyarakat harus tahu, selama ini usaha tempe dan tahu berjalan kembang kempis dengan hasil yang tidak sebanding dengan usaha yang dilakukan.
Melihat kondisi tersebut, pemerintah mencoba memberikan solusi. ”Kami memutuskan memfasilitasi dan memberikan keleluasaan kepada koperasi, perajin tahu dan tempe, untuk melakukan impor langsung, serta akan difasilitasi Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta Kementerian Perindustrian,” kata Hatta sesaat sebelum rapat kabinet terbatas di Kejaksaan Agung.
”Kedua, kami membebaskan bea masuk kedelai yang 5 persen sampai akhir tahun. Hal itu dilakukan dengan pengawasan ketat oleh Kementerian Perdagangan serta Bea dan Cukai,” lanjutnya.
Dengan kebijakan itu, menurut Hatta, diharapkan harga kedelai dapat turun, sedikitnya sama dengan persentase pengurangan bea masuk 5 persen.
”Kita mengharapkan harga kedelai dapat lebih turun lagi. Kementerian Perdagangan sudah berbicara kepada para pengimpor kedelai untuk tidak terlalu mengambil keuntungan yang tinggi dalam situasi kedelai dunia sedang mengalami persoalan karena kekeringan,” katanya.
Di sejumlah pasar wilayah Jakarta, perajin tahu dan tempe melakukan mogok produksi. Mereka tak berproduksi untuk menarik perhatian pemerintah. Mereka melakukan razia terhadap perajin dan juga pedagang tempe dan tahu.
Akibatnya, tahu dan tempe menjadi langka. Di beberapa pasar di Jakarta terjadi keributan karena pedagang tak dapat menerima tindakan perajin yang melarang mereka berjualan tempe dan tahu.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Deddy Saleh mengatakan, penghapusan bea masuk kedelai tersebut diusulkan untuk dilaksanakan per 1 Agustus mendatang sampai akhir Desember 2012. ”Jadi, sifatnya hanya sementara untuk mengantisipasi kenaikan harga internasional agar tidak berdampak serius bagi perajin tempe dan tahu,” katanya.
Kementerian Perdagangan akan berkoordinasi dengan importir dan Koperasi Perajin Tahu Tempe Indonesia (Kopti) agar tujuan penghapusan bea masuk tercapai.
Seusai rapat, Menteri Pertanian Suswono mengatakan, persoalan kedelai cenderung akan berulang selagi Indonesia tidak melakukan swasembada. Saat ini ada sekitar 600.000 hektar lahan kedelai. Itu pun pola tanamnya diselang-seling dengan jagung. Acuan petani, komoditas yang lebih menguntungkan adalah yang ditanam. Untuk musim tanam kali ini yang menguntungkan adalah jagung.
Guna swasembada, Suswono menyatakan, butuh tambahan lahan minimal 500.000 hektar. Namun, dengan produktivitas 1,5 ton per hektar, idealnya dibutuhkan lahan 1,5 juta hektar untuk kedelai.
”Di Badan Pertanahan Nasional sebetulnya ada potensi lahan 7,2 juta hektar, tetapi faktanya untuk diambil 500.000 hektar saja sulit. Yang baru clean and clear hanya 13.000 hektar. Bayangkan, 13.000 hektar dari 7,2 juta hektar,” kata Suswono.
Sekretaris Paguyuban Sumber Rejeki penghasil tempe di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Suradi Cokro Ismoyo berharap, pemerintah mau mendorong petani agar bersemangat tanam kedelai, misalnya dengan bantuan atau subsidi sehingga kebutuhan kedelai dapat dipenuhi dari produksi lokal.
Menurut pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada, Revrisond Baswir, persoalan pasokan kedelai sudah sering terjadi dan pemerintah selalu menempuh solusi instan. ”Solusinya selalu instan. Pemerintah tidak mengantisipasi dengan baik. Seharusnya bisa lebih fokus pada upaya menggenjot produksi kedelai dalam negeri,” katanya.
Membebaskan bea masuk, lanjutnya, hanyalah upaya mempermudah pasokan. Namun, Indonesia tetap bergantung pada kedelai impor. Dampak pembebasan bea masuk terhadap harga kedelai impor juga relatif kecil.
Ketua Komisi IV DPR M Romahurmuziy menuturkan, DPR telah beberapa kali meminta pemerintah memperlakukan kedelai sebagai produk yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dengan demikian, produksi dan perdagangan kedelai tidak diserahkan ke mekanisme pasar, tetapi dengan tata niaga yang dibuat pemerintah.
”Dengan adanya tata niaga, pemerintah tidak hanya dapat mengatur dari negara mana kedelai diimpor, tetapi juga dapat memberikan perlindungan lebih maksimal kepada petani nasional sehingga mereka lebih bersemangat menanam kedelai. Selama ini, petani enggan menanam kedelai karena harga kedelai impor lebih murah,” kata Romahurmuziy di Jakarta.
