Istana Tak Tanggapi Kabar Menteri Akan Jadi Tersangka

JAKARTA, KOMPAS.com - Istana Kepresidenan tak menanggapi soal pernyataan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto bahwa lembaga antikorupsi itu segera menetapkan seorang anggota Kabinet Indonesia Bersatu II sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

"Kalau belum, ya tidak perlu ditanggapi," kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha kepada para wartawan di halaman Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/8/2012).

Soal menteri yang menjadi tersangka ini disampaikan Bambang dalam diskusi bertajuk "Eksistensi KPK dalam Pemberantasan Korupsi" di Jakarta, Rabu (8/8/2012).

"Mudah-mudahan ada menteri dalam beberapa bulan ke depan," kata Bambang saat diskusi itu.

Dia menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPR Pramono Anung, yang juga menjadi pembicara dalam kasus tersebut. Pramono mengapresiasi KPK karena berani menjerat sejumlah pejabat tinggi yang terlibat korupsi.

Namun, menurut Pramono, KPK kerap menjerat para pejabat tersebut saat mereka non job atau tidak aktif lagi.

Seusai diskusi, Bambang enggan menjelaskan siapa menteri yang dimaksudnya. Informasi dari internal KPK menyebutkan bakal ada tersangka besar dalam kasus dugaan korupsi Hambalang.

Seorang menteri bakal dicopot. Namun, Bambang tidak mengaitkan menteri yang dia maksudkan itu dengan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.

"Jangan dululah, nanti jadi provokasi," ucapnya.

Berdasarkan catatan Kompas.com, ada sejumlah kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan menteri Kabinet Indonesia Bersatu II.

Pertama, kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Dalam penyelidikan kasus ini, KPK pernah memeriksa Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng. Selaku Menpora, Andi juga bertindak sebagai kuasa pengguna anggaran proyek Hambalang.

Kedua, kasus dugaan suap Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) yang menyeret Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar. Sejumlah saksi dalam kasus itu mencatut nama Muhaimin. Menurut saksi, suap ke anak buah Muhaimin itu sebenarnya akan diberikan ke Muhaimin sebagai pinjaman untuk membayar tunjangan hari raya para kiai.

Ketiga, kasus dugaan korupsi hibah kereta api bekas dari Jepang. Dalam kasus itu, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa pernah diperiksa sebagai saksi.

Keempat, kasus dugaan suap PON Riau yang diduga melibatkan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono. Beberapa waktu lalu Agung diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini.