Ramadhan, antara Pencitraan dan Konsolidasi

Oleh Ilham Khoiri dan Nina Susilo

KOMPAS.com - Sebuah baliho berukuran sekitar 3 x 6 meter berdiri megah di pinggir jalan di kawasan Sawangan, Depok, Jawa Barat, suatu sore akhir Juli lalu. Terpampang gambar besar anggota legislatif berbaju koko putih bersih, berpeci necis, dan penuh senyum menawan. Di bawah gambar itu tertulis, ”Selamat menunaikan ibadah puasa.”

Baliho semacam itu menjadi pemandangan yang jamak saat puasa seperti sekarang. Kemasannya hampir seragam. Media iklan itu umumnya menggambarkan politisi dalam kemasan penuh simbol-simbol religius.

Penampilan serupa juga memenuhi televisi, media yang efektif menjangkau hingga rumah-rumah penduduk di pelosok Nusantara. Hal sama bermunculan di media cetak atau media jejaring sosial, seperti Facebook dan Twitter.

Sebenarnya tak ada yang salah dengan fenomena itu. Lebih dari sekadar ibadah, puasa memang sudah menjadi budaya dan bagian penting kehidupan masyarakat di Indonesia.

Menurut anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Khatibul Umam Wiranu, tampilan religius pejabat publik saat Ramadhan adalah wajar. Adalah mulia, beramal, seperti memberi buka puasa, bersedekah, menggelar shalat tarawih, atau berbagi bahan makanan.

”Kegiatan itu menjadi kontra produktif jika sudah dibalut niat mencari popularitas, apalagi dengan mengundang media untuk diberitakan. Dalam bahasa agama, itu disebut ’riya. Ini masuk kategori pencitraan dalam religiositas,” katanya.

Menurut anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Marwan Ja’far, religiositas seseorang tidak bisa hanya diukur dengan penampilan, katakanlah seolah-olah tampak saleh atau khusyuk. Keagamaan seseorang harus diukur dengan seiramanya antara perkataan, tindakan, dan penampilan.

Meski demikian, politisi sah saja memanfaatkan Ramadhan untuk konsolidasi politik. ”Konsolidasi memang diperlukan untuk menjaga keutuhan partai politik, apalagi semakin mendekati Pemilu 2014,” katanya.

Ramadhan menjadi satu momentum paling baik bagi politisi dan parpol untuk menjalin komunikasi. Selama sepekan, 6-11 Agustus, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum bersafari Ramadhan keliling Jawa dan Madura. Anas didampingi Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yu- dhoyono dan pengurus lain seperti Max Sopacua, Saan Mustopa, dan Ramadhan Pohan.

Menurut Anas, safari Ramadhan penting untuk berdialog langsung dan mendekati masyarakat. Dengan turun ke masyarakat, Partai Demokrat semakin komunikatif.

PDI-P melalui Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) menggelar buka puasa dan sahur bersama di seluruh wilayah. Menurut Sekjen Pengurus Pusat Bamusi Norman Syah Tanjung, diskusi bertema agama dan kebinekaan juga dilangsungkan sebulan sekali. Buka bersama dan tarawih keliling, kata Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat, juga dilakukan kader sampai ke daerah-daerah.

Selain buka puasa bersama, Partai Golkar menggelar peringatan Nuzulul Quran. Kegiatan keagamaan, diakui Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Tohari, sebagai jalur yang efektif dan mengikat komunitas. Terlebih lagi, kata Hajriyanto, kegiatan keagamaan pernah menyelamatkan Partai Golkar yang dipojokkan pada masa reformasi. Ketua Umum Akbar Tandjung (saat itu) berkeliling ke daerah-daerah dan bertemu masyarakat melalui pengajian.

Dalam praktik politik, semua momen memang perlu dimanfaatkan, termasuk Ramadhan. Agama masih dihitung sebagai faktor cukup penting dalam pasar politik.

Adalah hal positif, kata Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Komaruddin Hidayat, jika moral agama bisa meluruskan perilaku menyimpang politik. Tak hanya Islam, semua agama mengajarkan kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan pentingnya memperjuangkan kemaslahatan publik. Namun, seberapa jauh kemasan pencitraan politik itu sungguh-sungguh diresapi sehingga bisa memperbaiki perilaku politik?

”Jika moral agama tak benar-benar diresapi, kemasan religius itu justru hanya menipu publik. Itu jadi kamuflase untuk menutupi kejahatan politik, termasuk korupsi. Masyarakat tetap menghormati agama, tetapi politisi itu lama-lama bisa terbongkar kedoknya,” katanya.

Peneliti media dan budaya dari Bandung, Idi Subandy Ibrahim, mengatakan, kemasan agama yang menipu bisa menyesatkan. Apa yang ditampilkan di permukaan justru berbeda dari yang sebenarnya berlangsung di dalam diri politisi.

Agama dalam politik, menurut Pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Haryadi, sebetulnya mengalami degradasi. Pada awal kemerdekaan, parpol berbasis agama benar-benar menggunakan agama sebagai basis ideologi.

Kini, kalaupun ada parpol berbasis aliran agama, itu menjadi simbol partai atau sebagai kemasan saja. Idiom agama hanya menjadi retorika. Komunikasi keluar tetap berbasis pragmatisme.

Untuk menghindari manipulasi citra semacam itu, Ramadhan seharusnya menjadi momen untuk membangun kesadaran yang lebih hakiki bagi semua kalangan, termasuk politisi.