BAKN DPR Minta Proyek Vaksin Flu Burung Diteruskan ke Penegak Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR meminta agar hasil telaah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai proyek pengadaan sarana dan prasarana pembuatan vaksin flu burung di Kementerian Kesehatan diteruskan ke aparat penegak hukum. Pasalnya, ada dugaan korupsi dalam proyek itu.

Hal itu disampaikan BAKN dalam rapat pimpinan DPR di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/8/2012). Lima pimpinan DPR hadir dalam rapim, yakni Marzuki Alie, Pramono Anung, Priyo Budi Santoso, Anis Matta, dan Taufik Kurniawan.

Pramono mengatakan, dalam rapim itu, BAKN menyampaikan hasil telaah laporan BPK. Hasil telaah itu menunjukkan temuan yang sama dengan penelitian BPK bahwa ada dugaan kerugian negara dalam proyek vaksin flu burung tahun anggaran 2010-2011 sebesar Rp 468 miliar.

"Apa yang dilakukan BAKN ada beberapa data tambahan yang detail. Saya ketika membacanya melihat bahwa teman-teman di BAKN bekerja cukup detail," kata Pramono.

Pramono menambahkan, pimpinan DPR sepakat agar hasil telaah BAKN akan dibawa ke rapat paripurna terdekat. Nantinya, kata dia, akan diputuskan ke institusi penegak hukum mana telaah BAKN diberikan untuk ditindaklanjuti.

"Yang pasti permintaan BAKN diteruskan kepada aparat penegak hukum. Kalau diperlukan kepada seluruh instansi diberikan. Toh sekarang baik kepolisian dan KPK sedang menangani persoalan flu burung," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Sebelumnya, anggota BAKN dari Fraksi Partai Demokrat Achsanul Qosasi menyebut BAKN baru akan menelaah laporan BPK mengenai proyek flu burung. "Hasil pemeriksaan BPK baru akan ditelaah," kata Achsanul.

Seperti diberitakan, proyek itu diduga melibatkan mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin melalui sebuah perusahaan swasta bernama Anugerah Nusantara.

Dari laporan audit yang diterima Kompas, terungkap adanya temuan berupa kerja sama tidak sehat para pihak dalam pengadaan fasilitas vaksin flu burung, yaitu antara Kementerian Kesehatan, perusahaan Anugerah Nusantara, dan seorang politisi DPR berinisial MNZ, Badan Usaha Milik Negara yaitu PT BF, dan universitas negeri di Jawa Timur.