Tim Jokowi-Basuki: Jokowi Dilaporkan ke KPK, biar Publik yang Menilai

JAKARTA, KOMPAS.com — Terkait dilaporkannya Wali Kota Solo Joko Widodo ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Tim Advokasi pasangan calon gubernur DKI Jakarta Jokowi-Basuki, Denny Iskandar, mengatakan, pihaknya akan melihat dahulu laporan tersebut. Selanjutnya, ia menyerahkan semuanya kepada publik.

"Namanya orang melapor itu hak setiap orang, ya. Tentunya kami akan melihat laporan itu seperti apa, apakah dirugikan atau tidak, tentunya praduga tak bersalah terlebih dahulu," kata Denny Iskandar di Kantor Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI, Jakarta, Kamis, (30/8/2012).

Denny pun mengakui pihaknya merasa terganggu dengan adanya pelaporan tersebut.

"Buat kami pasti mengganggu karena mungkin itu tidak ada kaitannya dengan Jakarta, tapi kita tunggu proses hukumnya. Jangankan laporan hukum, fitnah pun kami siap," kata Denny.

Namun, terkait apakah pelaporan ini ada kaitannya dengan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta putaran kedua pada 20 September 2012, Denny lebih menyerahkan kepada publik untuk menilainya.

"Pilkada atau tidak biar publik yang menilai. Kami menerima setiap koreksi yang diberikan rakyat. Ketika laporan itu tidak benar, akan ada dampak kepada si pelapor," ujarnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, sekelompok orang yang mengatasnamakan Tim Selamatkan Solo, Selamatkan Jakarta, Selamatkan Indonesia (TS3) melaporkan kasus dugaan korupsi anggaran program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) ke KPK. Tim tersebut menilai, akibat dugaan korupsi ini, negara merugi Rp 9,5 miliar, maksimal Rp 13 miliar. Mereka mengatakan, Jokowi itu diduga ikut melakukan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan dana BPMKS 2010.