Penanganan Pengungsi Syiah Baru Bersifat Darurat

SAMPANG, KOMPAS.com -- Pengungsi korban kerusuhan di Sampang, Jawa Timur, pada Minggu (26/8/2012) lalu, hingga kini belum ada penanganan yang sifatnya permanen. Sebab hal itu bukan hanya kewenangan Pemerintah Kabupaten Sampang saja, melainkan membutuhkan peran Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat.

Hal itu dikatakan Bupati Sampang Noer Tjahja dalam siaran persnya, Jumat (31/8/2012) di pendopo rumah dinasnya, bersama jajaran forum pimpinan daerah Sampang, ulama se-Madura, perwakilan anggota Komisi III DPR dan ketua PWNU Jawa Timur. Menurutnya, yang bisa dilakukan oleh Pemkab Sampang saat ini yakni sifatnya emergensi, karena kejadian itu sifatnya darurat.

"Kita masih diskusikan dengan Pemprov Jatim dan pemerintah pusat soal desain penanganannya yang sifatnya jangka panjang," kata Noer Tjahja.

Kondisi pengungsi hingga lima hari dari kejadian, tetap bertahan di gedung tenis indoor Sampang, dengan beralaskan plastik terpal dan karpet seadanya. Untuk memisahkan pengungsi yang laki-laki dan perempuan, hanya diberi batas kain di tengah-tengah ruangan.

Kamar mandi yang disediakan hanya ada ruang saja untuk digunakan oleh 275 pengungsi. Kamar mandi darurat dari bilik-bilik bambu yang dibangun di timur tempat penampungan, sering kekurangan air bersih. Hal itu memaksa sebagian pengungsi mencuci muka dengan menggunakan air mineral.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sampang, Malik Amrullah mengatakan, sementara yang bisa dilakukan hanya memberikan makan, air, dan tempat penampungan. Di luar itu, pihaknya tidak memiliki kewenangan.