Batasan Kampanye Diatur
Menurut Ketua Panwas Pilkada Jakarta Ramdansyah, Senin (3/9), surat edaran ini akan memuat permintaan agar lembaga penyiaran tidak menyiarkan materi kampanye sebelum tahapan kampanye putaran kedua dimulai. Adapun pelaksanaan masa kampanye putaran kedua dilaksanakan 14-16 September.
”Sesuai dengan Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa kampanye yang dimaksudkan adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menyampaikan misi, visi, dan program pasangan calon,” ujarnya.
Kegiatan kampanye tersebut harus memenuhi sejumlah unsur, yakni dilaksanakan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/juru kampanye, dilakukan untuk meyakinkan pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar- besarnya, dilakukan untuk menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara tertulis dan lisan, serta dilaksanakan di jadwal dan wilayah yang ditentukan KPU Jakarta. Pelanggaran atas ketentuan tersebut termasuk tindak pidana pilkada.
Selain itu, Ramdansyah mengatakan, pelanggaran kampanye juga menimbulkan rasa ketidakadilan antarkandidat yang bersaing. ”Persoalannya sama dengan spanduk yang dipasang dan menjadi alat peraga sebelum kampanye dimulai,” ucapnya.
Panwas Pilkada Jakarta, kemarin, juga meminta keterangan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) terkait dengan tayangan iklan yang mendukung Joko Widodo sebagai gubernur DKI Jakarta. Iklan ini ditayangkan di empat televisi swasta pada 27 Agustus.
Klarifikasi tersebut sedianya akan dihadiri Ketua Umum
Ketua DPD Partai Gerinda Jakarta M Taufik, yang juga hadir dalam pemanggilan itu, mengatakan, Prabowo tidak hadir dalam pemanggilan itu karena sedang berada di luar negeri. Kedatangannya ke Panwas disebut hanya mendampingi APPSI.
Mengenai iklan yang disiarkan sejumlah media, itu bukanlah kampanye. ”Setelah saya pelajari, ini tidak ada apa-apanya, iklan itu bukan kriteria kampanye karena APPSI bukan termasuk tim kampanye,” kata Taufik.
Pemanggilan Panwas kemarin dihadiri Ketua Harian APPSI
Soepriyatno mengatakan, APPSI adalah organisasi independen yang memiliki keinginan mencari pemimpin yang sesuai dengan ideologi dan visi-misi APPSI. ”Kami mengenal Jokowi sejak beberapa tahun lalu. Dia telah menjadi ikon APPSI. Kami beberapa kali memberi contoh Jokowi sebagai pemimpin yang mendukung kemajuan pasar tradisional saat berkunjung ke daerah-daerah. Dukungan ini kami lakukan sebelum pilkada Jakarta,” ucap Soepriyatno dalam keterangan pers seusai klarifikasi.
Dia mengatakan, dukungan APPSI terhadap Jokowi adalah keinginan pedagang. Mereka juga menghimpun dana untuk memasang iklan di televisi. Rencana semula, iklan itu ditayangkan dua hari dengan anggaran Rp 200 juta di empat televisi. Namun, karena ada peringatan dari kubu Jokowi, iklan ini tidak lagi ditayangkan pada hari kedua.
Soepriyatno mengatakan, APPSI menyampaikan materi kepada biro iklan. Biro iklan ini yang memasangkan iklan tersebut ke televisi. Karena itu, dia mengaku APPSI tidak tahu-menahu tentang waktu pemasangan iklan di televisi itu.
Soepriyatno diangkat sebagai Ketua Harian APPSI menggantikan ketua terdahulu yang meninggal dunia. Dari catatan Kompas, Soepriyatno juga menjabat Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra. Namun, dia tidak terdaftar dalam susunan tim kampanye Jokowi.
Ngadiran mengatakan, APPSI bukanlah tim sukses Jokowi dan tidak masuk dalam struktur partai. Namun, anggota organisasi ini berharap ada pemimpin yang berpihak ke pedagang pasar. Menurut Ngadiran, tidak hanya di Jakarta, pemimpin yang berpihak kepada pedagang pasar akan didukung oleh APPSI yang beranggotakan lebih dari 12 juta pedagang di 14.000 lebih pasar di Indonesia.
Setio menambahkan, pilihan untuk menampilkan sosok Prabowo dalam salah satu iklan merupakan keputusan kolektif APPSI. ”Iklan ini atas nama APPSI. Tujuannya agar pedagang memilih Jokowi,” ujarnya.
Ramdansyah mengatakan pihaknya masih akan meminta keterangan lagi dari biro iklan dan televisi selaku lembaga penyiaran terkait persoalan ini. Indikasi pelanggaran ini diadukan oleh kubu Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli. Tercatat ada dua materi iklan yang diadukan ke Panwas.
”Kami menggunakan waktu 14 hari pemeriksaan untuk mengadakan rekonstruksi dan kajian atas dugaan pelanggaran ini,” kata Ramdansyah.
