Masih Ada Spanduk Bermuatan SARA yang Dijaga

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Pengawas Pemilu Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat bersikap tegas dalam membersihkan spanduk-spanduk yang menyinggung suku, agama, ras, dan antargolongan jelang putaran kedua pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Pasalnya, hingga kini sejumlah spanduk serupa masih terlihat di beberapa kawasan.

"Di Jelambar dan Angke, ada sejumlah spanduk bernada intimidatif dengan kata-kata keras bernuansa SARA. Ada simbol pedangnya lagi," kata penggiat hak asasi manusia, Usman Hamid, dalam diskusi Pilkada DKI Jakarta di Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (4/9/2012).

Ia menuturkan, lokasi tempat pemasangan spanduk terlihat dijaga kelompok orang tertentu. Saat ia dan istrinya hendak mengambil gambar spanduk yang menyerang pihak tertentu itu, mereka langsung dihardik.

"Waktu mau dipotret, orang-orang itu teriak-teriak. Sepertinya ada yang sengaja ditempatkan untuk mengamankan spanduk supaya tidak dipotret atau dilepasin," kata Usman.

Menurut Usman, munculnya spanduk-spanduk bernada provokatif itu tak lepas dari lemahnya sikap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam penegakan aturan. Meskipun sudah dipermasalahkan sejak putaran pertama pilkada, hingga kini masih tetap bermunculan perangkat kampanye bermuatan SARA.

"Sejauh ini tidak ada tanggapan bahwa politik SARA adalah masalah serius yang bisa menyebabkan bentrok. Tidak ada niat penyelenggara untuk berikan sanksi tegas," kata mantan Koordinator Komisi untuk Korban Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) tersebut.

Sementara itu, tokoh Aliansi Kebangsaan dan Kebebasan Beragama (AKKBB), Romo Benny Susetyo, mengatakan bahwa pemimpin yang melindungi ataupun membiarkan isu SARA dikembangkan oleh bawahannya adalah tipikal pemimpin yang kerdil dalam nilai kebangsaan. Ia mengatakan, ideologi negara kita adalah Pancasila yang memayungi setiap warga negara dengan latar belakang yang berbeda-beda. Oleh karena itu, bila terjadi pembiaran terhadap penyebaran isu SARA, Benny menilai pemimpin tersebut telah mengkhianati nilai kebangsaan.

"Pemimpin jangan kerdil dengan mengaduk-aduk isu SARA. Itu sama artinya, pemimpin tersebut telah mencederai ideologi negara, mengingkari Pancasila," kata Benny.