Di Jakarta, Politik Uang Tak Lagi Menarik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan pemilihan kepala daerah DKI Jakarta tahun ini memunculkan fenomena baru di mana praktik politik uang sebelum pemungutan suara mulai ditinggalkan. Praktik seperti ini dianggap tidak efektif memengaruhi calon pemilih.

Deputi Koordinator ICW Ade Irawan mengatakan, selama ini praktik "serangan fajar" atau bagi-bagi uang menjelang pemungutan suara menjadi salah satu "bumbu wajib" dalam setiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

ICW menduga bahwa cara ini tak lagi dianggap efektif mengatrol perolehan suara bagi calon kepala daerah. "Mungkin timses lebih memilih gunakan pendekatan berbeda melalui program-program populis," kata Ade dalam diskusi "Pemetaan Kritis dan Solusi atas Praktek Korupsi Pemilu di Pilkada DKI Jakarta" di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (7/9/2012).

Poin serupa dikemukakan oleh peneliti CSIS, Phillips Vermonte. Ia menilai hasil putaran pertama Pilkada DKI Jakarta sudah membuktikan penggunaan politik uang tidak efektif dalam meningkatkan suara kandidat.

"Yang diduga paling banyak keluarkan dana politik uang justru tidak bisa meraih suara terbanyak. Ini bukti politik uang tidak efektif untuk memobilisasi dukungan suara," ujar Phillips.

Dalam diskusi tersebut, ICW menyampaikan temuan mengenai banyaknya pelanggaran terutama politisasi birokrasi untuk mendukung kemenangan calon tertentu. Bentuk-bentuk politisasi birokrasi yang ditemukan antara lain dalam bentuk intimidasi terhadap guru-guru SMA, pemberdayaan perangkat kelurahan, dan penggunaan sumber daya milik negara, terutama anggaran untuk kepentingan pilkada.