IBC: Dana Bansos Bentuk Politik Prabayar Pilkada DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Budget Center (IBC) menyoroti adanya penyelewengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta melalui dana bantuan sosial dan hibah. Dana itu diduga digunakan untuk keperluan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta oleh calon gubernur petahana.

Direktur Eksekutif IBC Arif Nur Alam mengatakan bahwa dana bantuan sosial (bansos) dan dana hibah ini merupakan politik uang prabayar mengingat aliran dana bantuan sosial ini ditentukan oleh Gubernur DKI Jakarta kepada lembaga yang memiliki relasi politik. Pembagiannya bahkan dilakukan sebelum pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta.

"Variabelnya tidak jelas. Incumbent bisa saja menentukan siapa saja yang menerima dana bansos," kata Arif dalam jumpa pers "Politik Uang (APBD) Dalam Pilkada DKI Jakarta 2012" di Cikini, Jakarta, Selasa (18/9/2012).

Arif menambahkan, aliran dana bantuan sosial ini sudah disiapkan sebarannya pada lembaga tertentu dan bukan berdasarkan usulan dari masyarakat. Untuk itu, ia menduga besar kemungkinan dana bantuan sosial tersebut dimanipulasi. "Apalagi yang berwenang ini maju lagi dalam pilkada sehingga manipulasi untuk kepentingan calon tertentu itu besar," ujar Arif.

Tahun ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan dana hibah sebesar Rp 1,3 triliun dan dana bansos sebesar Rp 30 milyar pada tahun 2012 ini. Dari hasil investigasi dan verifikasi dokumen serta lapangan yang dilakukan oleh IBC pada 16 lembaga penerima hibah dan 45 lembaga penerima bansos, ada penggunaan dana Rp 66 miliar di lima wilayah Jakarta yang mengalir ke lembaga fiktif dan lembaga yang memiliki relasi politik dengan petahana Fauzi Bowo.