JAKARTA, KOMPAS.com - Kanal Banjir Timur (KBT), merupakan program Pemprov DKI untuk menanggulangi banjir. Ribuan kepala keluarga yang tinggal di tanah tersebut terpaksa pindah ke tempat lain. Rupanya, cerita tak habis sampai di situ. Masih ada warga yang memanfaatkan lahan bekas gusurannya untuk mengais rezeki.
Icah (62) adalah warga RT 13 RW 08, Malaka Sari, Duren Sawit, Jakarta Timur. Ia salah satu warga yang kini rumahnya telah bergeser setelah penggusuran untuk pembangunan kanal.
Sejak Juni 2012 lalu, ia dan suaminya, Rawat (64), punya aktivitas baru. Lahan tepi KBT seluas 20x5 meter persegi itu ditanaminya dengan berbagai macam hasil bumi.
"Habisnya lahan ini nggak terpakai. Saya sama suami saya yang garap. Pertamanya cuma tanam ubi 10 garis, sekarang ada kacang tanah, labu, singkong, cabai, timun suri," ujarnya saat ditemui Kompas.com, Minggu (23/9/2012) siang.
Menurut Icah, aktivitas tersebut dilakukannya bukan mata pencaharian utama. Kegiatan itu hanya untuk menambah asap dapur rumahnya mengepul, sama seperti petani KBT lainnya.
Hasilnya memang lumayan. Dari penanaman pertama, ia dan suami sudah panen dua kali atas jenis komoditas ubi, kacang tanah dan labu.
"Ubi dijual Rp 2.500 per kilogram, kacang tanah dijual Rp 4.000 per kilogram, labu dijual satu buah Rp 2.500. Ngejualnya juga gitu aja, ada yang lewat, mau, ya beli," tuturnya.
Icah mengatakan bahwa aktivitasnya tersebut bukanlah ilegal. Menurutnya, pihak kelurahan tahu dan sudah beberapa kali melakukan pemantauan atas lahan milik negara tersebut.
Meski diizinkan, pihak kelurahan tidak memperbolehkan petani KBT itu menanam beberapa jenis tumbuhan, misalnya pisang dan pepaya.
Berdasarkan pantauan, di sepanjang 23,5 kilometer panjang KBT, mulai dari Kecamatan Jatinegara hingga Kecamatan Cakung, memang banyak terdapat lahan-lahan pertanian dadakan. Hanya bermodal air aliran KBT, para petani kota itu mampu menggarap berbagai jenis tumbuhan, entah untuk dijual atau untuk konsumsi sendiri.
Icah dan puluhan petani KBT lainnya tak tahu sampai kapan aktivitasnya itu direstui oleh sang pengambil kebijakan. Di hati kecilnya, ia berharap pemerintah dapat memberi solusi atas permasalahan tersebut.
"Ya kami sudah digusur, masa mau bekerja juga nggak boleh. Mangkanya, tolong dibantu saja," lanjutnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang