Menkumham: Tak Adil Salahkan Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin menyayangkan pihak yang menuding pemerintah dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak pro pemberantasan korupsi terkait kontroversi revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Presiden dianggap tak berbuat apa-apa terkait revisi yang diduga akan membunuh KPK.

"Saat ini proses itu masih berlangsung di DPR. Presiden tidak bisa intervensi proses legislasi di DPR. Jadi, tidak adil jika ada yang menyalahkan Presiden dan pemerintah," kata Amir kepada Kompas.com, Rabu (3/10/2012).

Amir, yang juga politisi Partai Demokrat, mengatakan, Presiden akan bersikap setelah DPR menyerahkan draf revisi UU KPK ke pemerintah. Lazimnya, Presiden akan mengirim menteri terkait untuk melakukan pembahasan bersama Parlemen.

"Jadi, bagaimana Presiden mau merespons kalau isi draf itu belum diterima, dikuasai, dan dibaca? Jadi, saat ini persoalannya masih di DPR," kata Amir.

Amir mengatakan, pemerintah menentang segala bentuk pelemahan KPK, termasuk pembatasan kewenangan penyadapan, penghapusan kewenangan penuntutan, serta usulan pembentukan dewan pengawas KPK.

Sementara itu, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha kepada Kompas.com mengatakan, usulan revisi UU KPK bukan ide Presiden. Presiden saat ini mengikuti wacana yang berkembang di media massa terkait kontrovesi revisi UU KPK.

"Sikap Presiden jelas dan konsisten dalam mendukung setiap langkah pemberantasan korupsi, baik oleh KPK, institusi Polri, maupun kejaksaan," kata Julian.

Sebelumnya, KPK mengharapkan kepedulian Presiden untuk mengambil langkah-langkah terkait polemik upaya pelemahan KPK.

"Kami tetap mengharapkan ada kepedulian Presiden untuk kearifannya, ada langkah-langkah dalam waktu dekat ini yang bisa memberi kemaslahatan masyarakat," kata Busyro. Hadir dalam jumpa pers tersebut, Ketua KPK Abraham Samad, serta wakil ketua lainnya, yakni Bambang Widjojanto, Andan Pandupraja, dan Zulkarnain.