Tekan Insiden dengan Dana yang Terbatas

Kompas.com - 05/10/2012, 03:03 WIB

Jakarta, Kompas - Perjalanan KRL tanpa kecelakaan harus diberlakukan di Jabodetabek. Akan tetapi, konsep keandalan prima ini tidak bisa terwujud tanpa dukungan anggaran yang memadai.

”Apabila kita ingin mencapai target penumpang 1,2 juta orang per hari, tidak mungkin menggunakan sistem pengamanan manual. Semua harus otomatis untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Tidak boleh lagi ada toleransi kecelakaan,” ujar peneliti perkeretaapian LIPI, Taufik Hidayat, Kamis (4/10).

Namun, penggantian sistem ini bukanlah barang murah. Di banyak negara, termasuk negara maju, subsidi pemerintah atas kelengkapan infrastruktur perkeretaapian mereka masih dikucurkan. Dengan demikian, sistem perkeretaapian modern bisa diterapkan, sedangkan harga tiket tetap terjangkau.

Kondisi itu berbeda dengan Jabodetabek. Biaya perawatan prasarana (infrastructure maintenance and operation/IMO) kerap disamakan dengan biaya sewa akses rel (track access charge/ TAC) yang harus dibayarkan PT Kereta Api Indonesia (KAI) kepada pemerintah. Padahal, kondisi senyatanya, banyak prasarana yang mesti dibenahi dan ditingkatkan kualitasnya.

Sebagai informasi, PT KAI mengajukan IMO tahun 2012 sebesar Rp 1,5 triliun. Rinciannya, untuk biaya perawatan infrastruktur sebesar Rp 1,1 triliun dan operasional infrastruktur Rp 400 miliar. Akan tetapi, hingga kemarin dana belum juga turun.

Sementara perawatan di lapangan tidak bisa ditangguhkan. Hal itu yang menyebabkan terjadi penundaan peremajaan sarana dan prasarana akibat keterbatasan dana perusahaan.

Direktur Utama PT KAI Ignasius Jonan mengatakan, pihak manajemen terus berupaya mencapai target nol kecelakaan dengan kondisi perusahaan seperti sekarang ini. Tekad itu terus disuarakan setiap waktu.

Hasilnya, angka kecelakaan dapat ditekan meskipun belum maksimal. Angka kecelakaan dalam empat tahun terakhir menurun dibandingkan dengan rata-rata perjalanan kereta yang mencapai 400.000 per tahun.

Sebagai gambaran, tahun 2009 angka kecelakaan kereta 85 kejadian, tahun 2010 turun jadi 67 kecelakaan, dan tahun 2011 turun lagi menjadi 52 kecelakaan.

Sementara Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan Bambang Ervan mengatakan, beban perawatan rel ada di PT KAI. ”Meskipun dana dari pemerintah belum turun, perawatan harus tetap dilakukan, dong,” ujarnya.

Kronologi

Terkait dengan anjloknya KRL di Stasiun Cilebut, PT KAI berjanji akan terus mengevaluasi kejadian. Pada saat kejadian, semua pintu kereta dalam keadaan tertutup sehingga penumpang masih aman di dalam kabin. Penumpang yang menunggu di peron juga sempat menghindar ketika kereta nomor tiga membentur peron. Dengan begitu, korban jiwa bisa dihindari.

Kereta yang mengalami kecelakaan juga bukan kereta pertama yang melintas di jalur itu, kemarin. ”Itu merupakan kereta ke-13 yang lewat, tetapi patahnya rel ini tidak terdeteksi sebelumnya,” ujar Kepala Humas PT KAI Daop 1 Mateta Rijalulhaq.

Kecepatan kereta saat itu diperkirakan 10-20 kilometer per jam.

Taufik Hidayat mengatakan, di beberapa negara, kecelakaan di area stasiun juga kerap terjadi karena ada kekenduran kesiagaan. Operator menganggap sekitar stasiun merupakan daerah yang aman karena kereta melambat. (RAY/ART/AST)

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Halaman:
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau