Hindari Kemarahan Publik, Presiden Harus Turun Tangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didesak segera turun tangan menyelesaikan konflik terbuka antara Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Presiden didesak mengambil tindakan tegas terhadap siapapun di jajaran Kepolisian yang terlibat dalam peristiwa di Gedung KPK, Jumat ( 5/10/2012 ) malam.

"Jika tidak segera diambil oleh Presiden, maka akan memicu kekecewaan atau bahkan kemarahan publik," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq di Jakarta, Sabtu ( 6/10/2012 ).

Mahfudz mengatakan, kehadiran masyarakat sipil di KPK Jumat malam mengindikasikan publik mulai marah atas apa yang dilakukan para pejabat Kepolisian terhadap KPK.

Desakan sama disampaikan anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsy. Presiden, kata dia, harus memfasilitasi persoalan penyelesaian dua lembaga ini. Kedua lembaga harus tetap dijaga.

"KPK harus diselamatkan, Kepolisian harus dibersihkan. Negara tanpa polisi apa jadinya? Kekacauan pasti dimana-mana. Indonesia tanpa KPK pasti akan semakin terpuruk karena korupsi," kata Aboe Bakar.

Seperti diberitakan, sejumlah anggota Kepolisian Daerah Bengkulu mendatangi Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat malam untuk menangkap Komisaris Novel Baswedan. Penangkapan dilakukan karena Novel dituduh melakukan pembunuhan ketika menjabat sebagai Kasat Reskrim Polda Bengkulu. Namun, peristiwa itu terjadi tahun 2004 silam.

KPK menilai kasus yang dituduhkan kepada Novel ini mengada-ngada dan upaya kriminalisasi. Novel merupakan salah satu penyidik KPK yang menangani kasus dugaan korupsi pengadaan simulator di Korps Lalu Lintas Polri.