PALANGKARAYA, KOMPAS.com — Kalangan mahasiswa di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, mempertanyakan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang harus menunggu hingga Senin (8/10/2012) ini untuk menyampaikan pernyataannya mengenai polemik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.
Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Palangkaraya, Setiawan, Senin (8 /10/2012), mengatakan, presiden terlalu berhati-hati. Padahal, polemik KPK dengan Polri sudah menghangat sejak Jumat (5/10/2012), tetapi baru tiga hari kemudian Presiden berniat menyampaikan pendapatnya.
"Presiden mencari aman. Selalu begitu dan menjadi masalah klasik. Sejak dulu, Presiden tak bisa tegas menghadapi berbagai persoalan yang terjadi," katanya. Presiden dinilai perlu menanyakan pendapat kepada berbagai pihak dulu, sementara persoalan yang terjadi sudah sangat mendesak untuk diselesaikan.
Anggota Front Mahasiswa Nasional Palangkaraya, Tri K Atmaja, menjelaskan, idealnya Presiden bersikap tegas dengan menyerahkan kasus dugaan korupsi kepada KPK. Presiden diminta tidak diam dan patut berlaku sebagai orangtua yang melerai anak-anaknya yang sedang berkonflik .
"Keberadaan Polri tidak efektif untuk memberantas kasus-kasus korupsi, termasuk Kejaksaan Agung. Karena itu, KPK muncul dan dibutuhkan," tuturnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang