Angkat Penyidik Pegawai Tetap, KPK Harus Izin Polri

Penyidik KPK menggeledah Kantor Green Energy Solution di Jakarta, Selasa (5/5), terkait laporan dugaan korupsi proyek CMS PLN Jatim senilai Rp 360 miliar.(KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO)

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya meminta izin Kepala Polri sebagai pimpinan tertinggi Polri sebelum mengangkat penyidik asal kepolisian yang bertugas di KPK sebagai pegawai tetap. Hal itu diungkapkan sesepuh Polri, Komjen (Purn) Noegroho Djajoesman, Senin (8/10/2012), kepada wartawan, di kediamannya, kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

Menurut Noegroho, Kapolri memiliki kewenangan dalam memberikan penugasan kepada anggotanya. "Masalah anggota, penempatan anggota itu domainnya Polri, domainnya Kapolri," ujar mantan Kapolda Metro Jaya ini.

Ia menilai, persoalan antara Polri dan KPK semakin meruncing saat pimpinan KPK mengeluarkan SK Pengangkatan Pegawai Tetap KPK pada 1 Oktober 2012. Sejumlah penyidik berlatar belakang kepolisian yang ditugaskan sebagai penyidik KPK diangkat sebagai pegawai tetap.

"Kemudian tanggal 2 Oktobernya baru dilaporkan ke Kapolri. Ini keliru, wong dia polisi kok," katanya.

Urusan pengangkatan ini, lanjutnya, seharusnya dibicarakan dengan Kapolri. Bagaimanapun perwira-perwira menengah yang menjadi penyidik KPK tetap anggota kepolisian yang ditempatkan untuk membantu tugas KPK.

Selain itu, menurut Noegroho, setiap penempatan anggota Polri berlaku masa penugasan. Jika dibutuhkan kembali oleh korpsnya, anggota tersebut bisa ditarik kembali.

"Adalah hal yang wajar dan biasa anggota yang menjadi tetap di KPK, tetapi itu penugasan. Penugasan ini ada masa waktunya dan kemudian kemampuannya diberikan sebagai penyidik. Inilah yang mesti dipahami adalah masalah internal di kepolisian," kata Noegroho.

Seperti diketahui, pada pertengahan September lalu, Polri menarik 20 penyidiknya yang bertugas di KPK. Dari 20 orang yang ditarik, sebanyak lima orang belum melapor ke Polri karena berkeinginan menjadi pegawai tetap KPK. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, pekan lalu, mengungkapkan, sebanyak 28 penyidik KPK asal Polri diangkat menjadi pegawai tetap.

Berita terkait dinamika dua lembaga ini dapat diikuti dalam topik:
KPK Krisis Penyidik
Polisi vs KPK

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Baca tentang

Cara Diam-diam Iran Akuisisi Satelit Mata-mata China untuk Incar Markas AS

Ekonomi Iran Lumpuh dalam 36 Jam, Militer AS Tutup Jalur Laut Tanpa Pandang Bulu

Daftar Negara yang Berani Menolak Akses Ruang Udara bagi Pesawat Militer AS, Mana Saja?

Kecewa dengan Vonis Hakim soal Korupsi Plaza Klaten, Kaligis: Kenapa Sri Mulyani Kebal Hukum?

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com