JAKARTA, KOMPAS.com - Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta telah selesai dilakukan. Proses itu ditutup secara manis dengan pelantikan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017.
Atas itu semua, proses pilkada dinilai memuaskan dan mendapat banyak apresiasi. Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Sri Budi Eko Wardani mengatakan, banyak hal yang bisa diambil sebagai pelajaran untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berikutnya yang akan bekerja setelah Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) selesai. Salah satinya adalah bagaimana cara meningkatkan jumlah pemilih yang datang dan memberikan hak suaranya di tempat pemungutan suara.
"Apresiasi untuk warga DKI yang antusias dengan pilkada ini. Antusias dan persentase pemilihnya ada peningkatan dibanding pilkada sebelumnya," kata Dani dalam diskusi evaluasi penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (16/10/2012).
Dani menjelaskan, data terakhir yang diperolehnya menunjukkan 66 persen warga yang terdaftar sebagai pemilih di pilkada kali ini memberikan hak suaranya di tempat pemilihan. Jumlah tersebut sedikit lebih baik ketimbang Pilkada 2007, yang hanya mampu menyedot 65 persen suara pemilih. "Ini relatif baik dari kondisi daerah lain, meski target KPU awalnya membidik 70 persen warga datang dan menggunakan hak pilihnya," ucap Dani.
Di tempat yang sama, peneliti dari LIPI, Siti Zuhro, menyampaikan apresiasi serupa. Namun, kali ini apresiasi ia tujukan khusus untuk KPUD dan Panwaslu DKI yang menjalankan proses pilkada lebih baik dari Pilkada 2007. Salah satunya ditunjukkan dengan tidak memihak pada pasangan calon gubernur tertentu.
Di luar itu, wanita yang akrab disapa Wiwik tersebut menilai banyaknya jumlah pasangan calon gubernur dalam Pilkada DKI tahun ini juga sebagai bukti konkret baiknya pelaksanaan pemilihan. Hal itu ditunjukkan dengan hadirnya dua pasang calon gubernur non partai (independen).
"Jelas ada perubahan yang berkesinambungan. Contohnya, kita punya pasangan calon yang lebih banyak dan KPUD atau Panwaslu DKI yang tidak memihak, tidak saling salip, sehingga koordinasi dapat berjalan baik," katanya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang