Basuki: Rusunawa Murah, Geser Si Miskin ke Dalam Kota

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mulai membangun apartemen untuk kelas menengah ke bawah. Hal itu untuk mengoptimalkan penggunaan kantor pemerintahan provinsi demi kepentingan rakyat.

Langkah ini dianggap sebagai salah satu cara mengurai masalah kemacetan di DKI yang umumnya terjadi karena meledaknya masyarakat urban dari pinggiran Ibu Kota yang beraktivitas di tengah kota.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjelaskan bahwa pembangunan kota Jakarta akan mengedepankan kebutuhan warga miskin. Sementara masyarakat yang tergolong kuat secara finansial akan digeser domisilinya ke pinggiran kota Jakarta.

Menurutnya, masalah kemacetan terjadi karena banyak karyawan yang bekerja di Jakarta bertempat tinggal di daerah pinggiran Jakarta atau daerah tetangga sekitar Jakarta. Salah satu alasannya adalah karena tingginya harga sewa tempat tinggal di Jakarta yang tak sebanding dengan penghasilan setiap bulannya.

"Orang sewa kos juga mahal di sini. Makanya, mereka cari yang di pinggiran Jakarta karena masih murah. Ini yang mengakibatkan kemacetan terjadi. Makanya, kita bangun rumah sewa, kita ajak mereka tinggal di rumah sewa yang murah di tengah Jakarta sehingga macet akan berkurang," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (18/10/2012).

Pria yang akrab disapa Ahok ini menambahkan, inti pemecahan masalah kemacetan adalah sebanyak mungkin membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dekat dengan tempat kerja karyawan. Pembangunan pasar tradisional juga harus diwujudkan di lokasi yang berdekatan dengan rusunawa tersebut sehingga pergerakan masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor dapat ditekan.

"Harusnya warga yang gajinya pas-pasan itu tinggal di dalam kota. Lalu orang kaya harusnya tinggal di luar kota karena mereka punya sopir, mobil, dan duit. Dengan begitu, kemacetan bisa berkurang banyak," ujarnya.

Menurutnya, pembangunan apartemen murah berbentuk rusunawa tersebut tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang telah ada. Pembangunannya pun dibangun di atas lahan atau gedung yang sudah menjadi aset Pemprov DKI Jakarta.

Rencananya pasar-pasar tradisional di Jakarta merupakan lokasi yang tepat untuk dibangun rusunawa di atas bangunan pasar yang sudah ada.

"Nanti kita bikin peraturannya untuk membangun perumahan ini. Yang pasti pembagiannya harus diundi pakai nomor urut," tuturnya.

Berita terkait dapat diikuti di topik: 100 HARI JOKOWI-BASUKI.