Pilgub jabar

Gerindra dan PKS Masih Cari Teman Koalisi

Kompas.com - 18/10/2012, 17:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih mencari teman koalisi dalam Pilgub Jawa Barat yang akan dilaksanakan pada 2013 mendatang. Kedua partai ini tidak memiliki kursi yang cukup untuk mencalonkan sendiri sehingga harus menggandeng partai lain untuk mengusung calon gubernur yang ditetapkan partai.

"Pilkada Jawa Barat sampai sekarang posisi Gerindra serius mempertimbangkan Teten Masduki menjadi calon gubernur, tapi keseriusan kita terhadap figur ini belum bisa direalisasikan karena kursi kita hanya delapan di Jawa Barat," ujar Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, Kamis (18/10/2012), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Muzani menjelaskan bahwa untuk bisa memajukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat paling tidak harus memiliki 15 kursi. Saat ini, Gerindra sudah menetapkan bahwa partainya mengusung penggiat antikorupsi, Teten Masduki, sebagai calon gubernur.

Untuk meloloskan pencalonan Teten ini, Gerindra pun mulai melirik partai lain. Salah satunya adalah PDI-P. "Kami dorong partai lain untuk juga dorong Teten, salah satunya PDIP. Komunikasi kami dengan Teten intensif dan Tetennya juga serius. Dari sisi ini, kami tidak bertepuk sebelah tangan. Masalahnya, bagaimana kita bisa dapatkan tujuh kursi berikutnya," ujar Muzani.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid juga mengaku mulai melakukan penjajakan dengan berbagai pihak, termasuk partai politik lain. PKS sudah menetapkan akan mengusung Ahmad Heryawan menjadi bakal calon gubernur Jawa Barat. Oleh karena itu, PKS menggalang untuk mencari kandidat wakil di luar PKS.

"Komunikasi sudah dilakukan. Sudah ada pihak yang berkomunikasi, proses sudah digodok, dan PKS akan berkoalisi ataupun dengan yang lain. Artinya, calon wakil gubernur bukan kader dari PKS opsinya masih terbuka," ujar Hidayat.

Hidayat enggan menjelaskan partai yang telah melakukan komunikasi dengan PKS. Namun, terkait bakal calon wakil itu, PKS ingin sosok yang berasal dari kalangan partai, TNI, ataupun Polri.

"Saya lebih cenderung tidak membuka nama itu. Kalaupun membuka nama, biarlah yang mempunyai otoritas nama itu. Jadi, saya tahu sudah ada komunikasi, partai lain sudah, berkomunkasi TNI, Polri pun ada," ujarnya.

Sama seperti Gerindra, kursi PKS di DPRD Jawa Barat juga tidak mencukupi untuk mencalonkan sendiri sehingga koalisi adalah harga mati untuk keduanya. "Jelas ada dari partai lain karena kursi perlu tambah satu kursi kan. Artinya, memang ini kepastian," papar Hidayat.

Ikut perkembangan berita seputar Pemilihan Gubernur Jawa Barat di topik "Jelang Pilgub Jabar"

 

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Baca tentang
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Apresiasi Spesial
    Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
    Rp
    Minimal apresiasi Rp5.000
    Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
    Apresiasi Spesial
    Syarat dan ketentuan
    1. Definisi
      • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
      • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
    2. Penggunaan kontribusi
      • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
      • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
    3. Pesan & Komentar
      • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
      • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
      • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
    4. Hak & Batasan
      • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
      • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
      • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
    5. Privasi & Data
      • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
      • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
    6. Pernyataan
      • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
    7. Batasan tanggung jawab
      • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
      • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
    Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
    Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
    Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
    Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
    atau