Anggota DPR Nilai Telkomsel Arogan

Kompas.com - 19/10/2012, 07:31 WIB
KOMPAS/PRIYOMBODO Ilustrasi: DPR.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR dari Partai Demokrat Imran Muchtar menilai PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) arogan dalam menjalankan bisnis dengan PT Prima Jaya Informatika, yang akhir menggugat pailit Telkomsel. Muchtar meminta direksi baru Telkomsel bertanggung jawab.

"Kalau kita punya utang, ya utang itu harus dibayar. Ini sangat memalukan untuk perusahaan sebesar Telkomsel, seakan direksi baru membiarkan hal ini," kata Imran saat Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VI. DPR dengan Kementerian BUMN, Telkom, dan Telkomsel, Kamis (18/10/2012).

Ia meminta direksi baru bertanggung jawab, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus mengawasi ketat.

Seperti diketahui, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutus pailit Telkomsel pada 14 September 2012 atas permohonan Prima Jaya yang menuduh Telkomsel memiliki utang yang telah jatuh tempo sebesar Rp 5,260 miliar. Untuk mendukung permohonannya, Prima Jaya mengajak PT Extend Media Indonesia mengajukan permohonan yang sama.

Telkomsel Anggap Sudah Benar

Direktur Utama Telkomsel Alex Sinaga, punya alasan sendiri menghentikan operasional pembelian pemesanan dari PT Prima Jaya Informatika, dan menganggap langkah ini adalah benar..

Menurut Alex, Prima Jaya tidak membayar pesanan pembelian pada Mei 2012 sebesar Rp 4,8 miliar untuk kartu perdana dan voucher isi ulang Prima. Tanggal 20 dan 21 Juni 2012, Prima Jaya melakukan pesanan pembelian lagi, namun pesanan bulan Mei belum dibayarkan.

Dalam prosedur sistem manajemen kartu Telkomsel, pesanan pembelian dari Prima Jaya harus dihentikan karena belum membayar pesanan bulan Mei. "Dalam surat perjanjian kerjasama juga menyatakan demikian, pesanan harus dihentikan," tutur Alex.

Selain itu, lanjut Alex, Prima Jaya juga tak mampu mencapai target penjualan. Dalam perjanjian kerjasama, Telkomsel menargetkan Prima Jaya dapat menjual 10 juta kartu perdana Prima dalam jangka waktu setahun, dan menjual 120 juta voucher Prima dalam waktu setahun. Namun, Prima Jaya tak dapat memenuhi target tersebut.

Per Juni 2012, menurut data Telkomsel, PT Prima Jaya Informatika hanya mampu menjual 525.000 kartu perdana dan 1.924.235 voucer isi ulang.

Bukan Soal Ganti Direksi

"Ini bukan masalah direksi baru atau lama. Siapapun direksinya pasti menghentikan pesanan pembelian karena beginilah prosedurnya. Justru kalau tidak dihentikan maka saya melanggar peraturan," ucap Alex.

Telkomsel meraih pendapatan perusahaan sebesar Rp 48,73 triliun pada 2011, dengan laba bersih Rp 12,8 triliun.

Pendapatan Telkomsel ini memberi kontribusi pendapatan untuk Telkom sebesar 68,39% untuk Telkom, di mana Telkom sendiri meraup pendapatan Rp 71,25 triliun tahun 2011.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Halaman:
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau