Penyatuan Kantor Dinas ke Balaikota DKI Belum Final

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencananya, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama akan menyatukan kantor dinas Pemprov DKI Jakarta dengan Balaikota DKI. Namun menurut Jokowi, rencana tersebut masih belum diputuskan.

Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, pihaknya masih berhitung masak-masak terkait rencana tersebut. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pun masih berkeliling untuk mengetahui ukuran ruang-ruangan di Balaikota DKI.

"Kebijakannya masih belum. Memang kemarin Pak Wagub sudah mengecek-cek dan berkeliling, tapi keputusannya belum," kata Jokowi di kantor DPD PDIP DKI, Jakarta, Minggu (21/10/2012).

Sebelumnya, Basuki menilai pemindahan kantor dinas ke Balaikota DKI untuk efektifitas ruang dan waktu. Ia menilai, semuanya akan lebih mudah jika berkumpul didalam satu gedung.

"Kalau bisa mah efektif banget. Bayangin kalau rapat saya tinggal naik turun lift, semuanya kumpul dalam satu gedung. Cuma masalahnya cukup enggak gedung kita ini? Hahaha," kata Basuki pada Jumat (19/10/2012) lalu.

Ia mengambil contoh ruang kerjanya yang menurutnya cukup luas. Ruangan tersebut sebelumnya digunakan mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Ia 'menyulap' ruang kerjanya itu juga sebagai ruang rapat untuk staf pribadinya.

"Coba lihat ruang kerja saya, sekarang ini saya tambahkan satu meja untuk rapat. Jadi saya sambil kerja, staf saya bisa sambil rapat depan saya. Jadi saya tidak ada ruang pribadi. Saya tidak ingin ada satu orang kuasai ruangan sendiri," kata Basuki.

Selain itu, Basuki juga sudah mengadakan pertemuan bersama beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membahas penghematan anggaran di ruang Bappeda, Balaikota DKI, Jakarta, pada Selasa (16/10/2012) lalu. Dalam pertemuan itu, Jokowi telah memberikan instruksi kepada Basuki untuk melakukan penghematan anggaran daerah dengan pemanfaatan ruangan di sekitar kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pria yang akrab disapa Ahok itu mengatakan, sesuai rencananya bersama Jokowi, akan menggabungkan kantor dinas DKI dengan Balaikota DKI. Sementara kantor dinas yang berada di luar Kantor Pemprov DKI akan dialihfungsikan menjadi pasar terpadu Pedagang Kaki Lima (PKL).

Berita terkait dapat diikuti di topik: 100 HARI JOKOWI-BASUKI.