DPR Curiga Penundaan Penyerahan Audit Hambalang

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali menunda penyerahan hasil audit proyek Hambalang ke pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penundaan penyerahan hasil audit ini menimbulkan kecurigaan beberapa anggota dewan.

Anggota panitia Kerja (Panja) Hambalang dari Fraksi PDI-P, Dedy Gumelar alias Miing, mempertanyakan alasan BPK menyerahkan hasil audit pada tanggal 31 Oktober mendatang. Padahal, saat itu anggota DPR sudah reses alias sudah tidak melakukan sidang lagi. Sehingga, audit BPK terkait Hambalang tidak bisa langsung ditindaklanjuti DPR.

"Jadi pertanyan kenapa saat reses itu? Kenapa harus delay. Jadi semakin menimbulkan kecurigaan. Padahal kalau bisa dikebut sebelum reses, panja bisa rapat dan mengambil langkah-langkah selanjutnya," ungkap Miing, Kamis (25/10/2012), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Miing kemudian mempertanyakan pernyataan Ketua BPK Hadi Poernomo yang mengaku hasil audit yang diserahkan nantinya baru 85 persen.

"Yang diserahkan tanggal 31 Oktober itu juga dia bilang masih belum 100 persen. Ada apa ini? Pertanyaan ini berkaitan dengan sinyalmen pernyataan Pak Ruki yang sudah menjadi bola liar yang sudah tidak sehat lagi," imbuh Miing.

Anggota Komisi X DPR itu pun menjelaskan hasil audit nantinya akan mempertaruhkan kredibilitas BPK sebagai lembaga yang independen dengan adanya penundaan ini. "Auditor sudah bilang ditunda dan hasilnya hanya 85 persen. Tingkat kesulitannya seperti apa sih? Data-datanya sudah jelas, pintu-pintunya juga sudah jelas," kata Miing.

Kecurigaan yang sama juga dilontarkan anggota Panja Hambalang yang lain dari Fraksi Golkar, Zulfadli.

"Melihat perkembangan penyampaian LHP (laporan hasil pemeriksaan) ke DPR yang mundur lagi, semakin kuat dugaan saya memang ada upaya untuk melokalisasi kasus Hambalang. Ini berangkat dari pernyataan Ruki bahwa ada beberapa pihak yang tidak masuk dalam laporan BPK," kata Zulfadli.

Ia melihat diundurnya penyerahan audit Hambalang itu lantaran adanya tarik-menarik kepentingan di tubuh internal BPK. "Kalau masih ada tahapan-tahapan lagi, ini menunjukkan bahwa memang banyak pihak yang berkepentingan terhadap audit investigasi BPK," imbuhnya.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang
Audit Investigasi Hambalang Diintervensi?