Puluhan Ribu PKL Jakarta Akan Ditampung di 20 Titik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menyediakan 20 titik lokasi untuk menampung puluhan ribu pedagang yang masuk dalam kategori pedagang kaki lima (PKL) non formal. Saat ini, wacana tersebut telah masuk dalam pembahasan DPRD DKI Jakarta bersama Badan Anggaran DPRD DKI.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mengatakan, saat ini ada sekitar 92 ribu PKL di seluruh wilayah Jakarta. Dari jumlah tersebut, sedikitnya 77 ribu pedagang masuk dalam kategori PKL non formal, yakni pedagang yang berada di luar pengelolaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Ada rencana untuk memfasilitasi para PKL di 20 titik. Rencananya mulai tahun depan," kata Rio kepada Kompas.com, Senin (29/10/2012), di gedung DPRD DKI Jakarta.

Akan tetapi, kata Rio, realisasi memberikan ruang berjualan pada 72 ribu PKL itu ditentukan oleh anggaran yang menyokongnya. Di lain sisi, RAPBD DKI untuk tahun depan masih terus dievaluasi oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo beserta jajarannya.

Di luar itu, kendala lain diprediksi juga akan muncul, yakni potret PKL di Ibu Kota yang berasal dari berbagai latar belakang, dan etnis. Menurut Rio, tanpa penanganan yang tepat hal itu akan menjadi sandungan saat program akan dieksekusi.

"Semua kan tergantung anggaran, kalau APBD diputuskan tidak molor. Setelah itu baru kita tentukan langkah untuk memberikan pemahaman pada para PKL di Jakarta yang sangat heterogen," ujarnya.

Rencananya, 20 titik yang akan menampung para PKL berbentuk berbagai ruang. Semisal pasar, atau pemberian lahan terbuka untuk dijadikan tempat berdagang.

"Bisa pasar, bisa juga kita beri lapangan. Itu soal teknis dan masih dibahas," ucap Rio.

Berita terkait dapat diikuti di topik: 100 HARI JOKOWI-BASUKI.