APBD DKI Diefisienkan

Jakarta, Kompas - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memangkas banyak mata anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2013. Anggaran akan dibuat seefisien dan sehemat mungkin agar program yang lebih besar dan bermanfaat bagi warga Jakarta bisa direalisasikan.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sampai saat ini masih mengevaluasi dan menyelesaikan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

”Siang dan malam saya garap KUA dan PPAS agar APBD 2013 lebih fokus dan efisien,” kata Jokowi, Senin (29/10), di Balaikota, Jakarta.

Sehari sebelumnya, sejumlah kalangan meminta Jokowi melakukan efisiensi dan relokasi anggaran agar program-programnya tidak tersandera. Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan banyak mata anggaran yang terlalu mahal, boros, tidak perlu, dan perlu evaluasi ulang.

Jokowi mengakui, APBD DKI Jakarta 2013 memang harus lebih fokus dan efisien. ”Semua akan dicek. Yang tidak efisien dibuat efisien. Yang boros dibuat jadi tidak boros. Nanti akan kita potong supaya tidak banyak mata anggarannya,” ujarnya.

Jokowi pernah mengatakan, APBD DKI Jakarta 2013 akan difokuskan pada pembenahan transportasi, penataan kampung kumuh, dan pengerukan kali.

57.000 mata anggaran

RAPBD DKI Jakarta 2013 yang telah disusun pemerintahan sebelumnya mencapai Rp 44 triliun. Di dalamnya ada 57.000 mata anggaran dari beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD). ICW menilai, jumlah mata anggaran yang banyak rawan penyelewengan dan tumpang tindih kegiatan.

Sejumlah mata anggaran, menurut ICW dan Perkumpulan Prakarsa, perlu dievaluasi, misalnya pengadaan kendaraan dinas, pembelian beberapa seragam lapangan, dan pembangunan gedung untuk kepentingan birokrasi, yang nilainya mencapai miliaran rupiah.

Mata anggaran yang harus dirampingkan adalah belanja telepon, air, listrik, dan internet (TALI), yang nilainya ratusan miliar rupiah.

Efisiensi ini, menurut pengamat perkotaan Yayat Supriyatna, sejalan dengan konsep kerja Jokowi. ”Gubernur pernah mengatakan, dia berada di kantor 1 jam dan di lapangan 7 jam. Dia juga meminta aparat pemerintahan lebih banyak di lapangan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat. Ini bisa mengefisienkan anggaran,” katanya.

Dana yang dihemat bisa dialokasikan untuk menunjang program Jokowi, seperti pembangunan rumah susun, penambahan bus transjakarta, pembuatan kartu sehat dan kartu pintar, serta pengendalian banjir.

25 persen

Secara terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pemotongan anggaran yang tidak perlu bisa mencapai 25 persen. ”Kami terus mengkaji dan menghapus proyek yang tidak perlu atau boros,” katanya.

Menurut Basuki, ada sejumlah program yang akan membebani anggaran karena nilainya tinggi. Untuk itu, pihaknya masih terus mengkaji agar pembiayaannya bisa lebih rendah.

Saat ini, draf KUA dan PPAS yang sudah direvisi telah diserahkan kepada DPRD DKI Jakarta untuk dibahas di Badan Anggaran.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Fadjar Panjaitan mengatakan, hari Kamis pekan ini pembahasan KUA dan PPAS ditargetkan selesai dibahas. ”Hari Jumat targetnya penandatanganan nota kesepahaman (MOU) antara eksekutif dan legislatif. Setelah MOU ditandatangani, pekan depan RAPBD 2013 sudah masuk ke DPRD,” kata Fadjar.

Fadjar berharap RAPBD segera dibahas dan disahkan secepatnya supaya program-program pemerintah bisa segera dilaksanakan.

Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan mengatakan, pembahasan revisi KUA dan PPAS bisa memakan waktu hingga dua bulan.

Normalnya APBD sudah ditetapkan pada 31 November. Namun, waktu sebulan yang tersisa tidak mungkin cukup untuk menetapkan APBD 2013. DPRD akan memberikan toleransi penetapan sampai 20 Desember. (FRO)