Rohingya Rentan Radikalisasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal ASEAN Surin Pitsuwan memperingatkan implikasi serius yang sangat mungkin terjadi jika komunitas internasional, termasuk ASEAN, gagal meringankan beban penderitaan warga etnis minoritas Rohingya di Myanmar.

Menurut Surin, dalam kondisi sangat tertekan dan menderita seperti sekarang, warga Rohingya bisa dengan mudah teradikalisasi. Jika sampai terjadi, hal itu akan sangat berbahaya karena dapat memengaruhi stabilitas kawasan Asia Tenggara, termasuk Selat Malaka.

Peringatan tersebut disampaikan Surin, Senin (29/10), seusai menghadiri The Jakarta Human Rights Dialogue. Seperti diwartakan, konflik sektarian antara warga minoritas Rohingya dan warga etnis Arakan, penduduk asli Negara Bagian Rakhine, Myanmar, kembali terjadi.

”Saya sangat khawatir orang- orang ini akan teradikalisasi jika tak ada upaya apa pun yang dilakukan segera untuk membantu dan meringankan beban mereka. Saat ini orang-orang Rohingya itu tengah berada dalam tekanan dan penderitaan yang luar biasa,” ujar Surin.

Dalam kesempatan tersebut sejumlah perwakilan masyarakat sipil ASEAN menyayangkan keberadaan Komisi HAM Antar-pemerintah ASEAN (AICHR), yang dinilai tidak punya strategi jelas dalam menghadapi persoalan-persoalan besar seperti yang terjadi di Myanmar ini.

Yuyun Wahyuningrum dari Human Right Working Groups mengatakan, sebenarnya para komisioner AICHR punya kemampuan, setidaknya untuk mengeluarkan pernyataan sikap bersama terkait suatu kejadian atau masalah.

”Sayang AICHR tidak punya posisi apa pun, baik dalam posisi kemanusiaan maupun terkait pelanggaran hak asasi manusia. Bahkan, terkait data Freedom House soal maraknya pembunuhan para jurnalis mereka tidak pernah mengeluarkan sikap apa pun tentang itu. Padahal, minimal mereka bisa mengeluarkan pernyataan prihatin,” ujar Yuyun.

Lina Alexandra dari Centre for Strategic and International Studies menyebut AICHR merupakan institusi yang kerjanya sebatas pada negosiasi politik daripada benar-benar mempromosikan dan melindungi HAM.

”Kalau melihat komposisi komisionernya, sebagian besar berlatar pejabat pemerintah. Sulit menyandingkan isu kepentingan nasional dengan perlindungan prinsip HAM,” ujar Lina.

Kecam pemerintah

Dari Sittwe, ibu kota Rakhine, pemerintah setempat merilis jumlah resmi sementara korban tewas akibat kerusuhan berdarah yang terjadi pekan lalu. Sebanyak 88 orang tewas, terdiri dari 49 laki-laki dan 39 perempuan. Selain itu, sedikitnya 26.000 warga terpaksa mengungsi.

Kerusuhan berdarah pekan lalu itu adalah insiden kedua yang terjadi di Rakhine, yang dikenal sebagai salah satu basis warga Rohingya di Myanmar. Kerusuhan serupa sebelumnya pecah Juni lalu di sejumlah distrik dan kotapraja di Rakhine. Jumlah total korban tewas dari dua insiden itu mencapai 180 orang.

Warga korban kerusuhan berdarah ini mengecam keras Pemerintah Myanmar yang mereka nilai tidak becus dan tidak mampu mencegah kerusuhan berulang. Warga marah karena aparat keamanan dan pemerintah yang seharusnya melindungi mereka sama sekali tidak melakukan kewajiban.

”Pemerintah sama sekali tidak menuntaskan persoalan, sedangkan tentara sama sekali tidak membela kami. Saya merasa seolah berada di neraka. Tak ada satu pun yang melindungi kami. Kami tak punya tempat berlindung dan sekarang kami kehilangan pekerjaan untuk menghidupi keluarga kami,” kecam Kyaw Myint, salah seorang pengungsi dari warga Rohingya.

Kyaw terpaksa mengungsi di kamp pengungsian Thechaung di luar Sittwe, setelah rumahnya yang terletak di Pauktaw terbakar akibat kerusuhan.

Kemarahan juga diungkapkan Maung Than Naing (37), seorang pedagang asal Desa Kyauktaw, yang usahanya juga hancur akibat kerusuhan. Pemerintah, menurut dia, tidak becus menuntaskan persoalan dari akarnya. Dia juga mengaku tak mau lagi hidup berdampingan dengan warga Rohingya.

Juru bicara pemerintahan Rakhine, Myo Thant, mengaku situasi dan keamanan di wilayah konflik kembali normal sejak Sabtu. Untuk menjaga keamanan, aparat kepolisian dan tentara tetap disiagakan di lokasi kerusuhan. (AFP/DWA)