DKI Prioritaskan Atasi Kemacetan
Dalam kuliah umum di Universitas Trisakti , Jakarta, Kamis (1/11), Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan Pemprov DKI akan membangun 12 proyek infrastruktur berupa jalan layang dan terowongan di perlintasan sebidang.
Realisasi pembangunan proyek itu akan dilakukan secara bertahap. Hal ini dimaksudkan agar tidak memperparah kemacetan yang selama ini serta berdasarkan skala prioritas.
Basuki memperkirakan pembangunan proyek ini akan membutuhkan waktu selama dua tahun. Pihaknya berjanji akan memperhatikan rencana kerja pembangunan jalan layang dan terowongan ini agar tidak memperparah kemacetan lalu lintas.
”Pembangunannya akan diserahkan kepada mereka yang benar-benar memiliki kompetensi seperti para tenaga teknik sipil,” tuturnya.
Basuki berharap pembangunan jalan layang dan terowongan ini bisa meningkatkan jumlah pemberangkatan kereta listrik. Dengan demikian, akan lebih banyak warga yang tertarik naik kereta karena bisa melintas setiap tiga menit sekali.
”Kalau itu bisa terjadi, luar biasa. Kemacetan lalu lintas di Jakarta bisa berkurang karena jumlah kendaraan yang berlalu lintas berkurang,” katanya.
DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta memperjelas mekanisme pemberian hibah 1.000 unit bus sedang. Sebagian anggota DPRD menilai dua perusahaan yang disebut-sebut sebagai calon penerima hibah dalam kondisi belum sehat.
Seusai rapat Badan Anggaran yang membahas bidang perhubungan, Kamis, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Aliman Aat, mengatakan harus ada kajian mendalam terhadap kondisi perusahaan penerima hibah, yaitu PT Ratax dan Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD).
”Kami menilai dua perusahaan itu belum sehat untuk menerima hibah. Harus dilakukan kajian dulu terhadap keduanya karena anggaran itu harus dipertanggungjawabkan,” katanya.
Sebagai informasi, Dinas Perhubungan DKI Jakarta berencana mengadakan 1.000 bus sedang sebagai pengganti kopaja, kopami, dan metromini. Apabila tidak dimungkinkan pemberian hibah melalui perusahaan swasta, Pemprov DKI Jakarta berencana menyalurkannya melalui badan usaha milik daerah (BUMD).
Menurut Aliman, harus ada kajian mengenai dampak pemberian hibah kepada pengelola angkutan umum lainnya. Dia menekankan perlunya sosialisasi kepada pengelola angkutan umum supaya di lapangan tidak terjadi gesekan yang kontraproduktif.
Jika hendak membentuk BUMD, lanjut Aliman, sarana pendukung pun harus disiapkan. ”Pembentukannya pun memakan waktu, bisa lebih kurang dua bulan. Kami perlu penjelasan yang lebih teknis dan terinci soal ini,” katanya.
Selain membahas mekanisme hibah 1.000 bus sedang, Badan Anggaran dan dinas perhubungan juga membahas dua program unggulan untuk mengatasi kemacetan. Program pertama adalah penambahan 450 armada bus transjakarta, program lainnya adalah pembangunan jalur bus transjakarta layang koridor XIII (Ciledug-Blok M).
Menurut Aliman, masih banyak kajian yang perlu dilakukan agar kedua program itu tidak memunculkan problem transportasi baru. ”Pembangunan koridor layang itu apakah tidak akan memperparah kemacetan di ruas Ciledug-Blok M?” ujarnya.
Dengan penambahan armada juga belum ada jaminan warga akan tertarik untuk berpindah dari kendaraan pribadi ke bus transjakarta. ”Kami perlu penjelasan lebih konkret,” ujar
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan, kajian dan jalan keluar dari persoalan yang dikemukakan DPRD sudah ada.
”Kami sedang mempertimbangkan untung rugi dari dua perusahaan yang akan ditunjuk untuk menerima hibah. Kami memakai BUMD yang sudah ada dulu. Jadi tidak membuat badan yang baru, tinggal menambah penyertaan modal,” katanya.
Terkait armada bus transjakarta, penambahan diperlukan karena jumlah bus yang ada saat ini sudah tidak memadai lagi. Pristono mengatakan, pengadaan bus akan dipercepat sebanyak 450 bus agar bisa mengangkut lebih banyak penumpang.
Mengenai pembangunan Koridor XIII, menurut Pristono, kuartal 1 dan 2 tahun 2013 digunakan sepenuhnya untuk membuat detail engineering design (DED) dan analisis mengenai dampak lingkungan.
”Kajian sudah ada. Mudah-mudahan bisa disetujui oleh dewan,” ujar Pristono.(FRO/WIN)
