Jokowi: Proses KTP Warga Tanah Merah-Kampung Beting

Ribuan warga Tanah Merah, Plumpang, Jakarta Utara, Rabu (26/10/2011), berunjuk rasa di depan Kemendagri Jakarta. Mereka menuntut diberikan KTP sebagai warga DKI Jakarta.(KOMPAS/AGNES RITA SULISTYAWATI)

JAKARTA, KOMPAS.com- Gubernur Joko Widodo meminta Wali Kota Jakarta Utara Bambang Sugiyono memproses kartu tanda penduduk penghuni Kampung Beting dan Tanah Merah.

Lebih dari 35.000 jiwa dan 12.000 keluarga di lokasi "abu-abu" itu selama ini minta penerbitan dokumen kependudukan.

"Saya minta pembentukan RT/RW (rukun tetangga/rukun warga) dan KTP segera diproses, tetapi itu tak terkait dengan sengketa lahan," kata Jokowi seusai berkunjung ke Kampung Tanah Merah di Kelurahan Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Selasa (6/11/2012).

Jokowi menambahkan, penerbitan dokumen kependudukan itu tak terkait dengan sengketa lahan. Oleh karena itu, pembuatan KTP dan RT/RW tak terkait dengan gugatan hukum terkait lahan di kemudian hari. Teknis pembuatan KTP dan pembentukan RT/RW akan dibahas kemudian.

Sebelumnya, para penghuni sejumlah kawasan sengketa, biasa disebut wilayah abu-abu, berharap bisa memiliki KTP agar bisa mengakses layanan publik. Selama ini mereka kesulitan mendapatkan layanan kesehatan gratis, pendidikan, dan infrastruktur.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Pertamina Ungkap Modus Oknum Operator SPBU Curangi BBM Subsidi, Barcode Konsumen Difoto Diam-diam

Tantang Menteri Ara, Ketum GRIB Hercules: Buktikan Lahan Ini Milik Negara!

Korban Tewas Tembus 1.950 Jiwa, Israel Tetap Ogah Damai dengan Hizbullah

China Jadi Kunci Rahasia Gencatan Senjata Iran-AS, Lanjut Negosiasi Damai

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com